Ternyata Menteri Rini Sudah Teken Pinjaman Rp 520 Triliun dari China

Menteri Rini saat penandatanganan peminjaman dana

canindonesia.com Jakarta - Demo sopir angkutan di Jakarta tempo hari yang dipenuhi aksi kekerasan juga berefek pada proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang bisa menjadi masalah dikemudian hari.

Seperti diketahui, proyek tersebut menuai banyak masalah dari tidak adanya izin Kementerian Perhubungan, tidak ada kajian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan masalah urgensi terhadap kepentingan publik.

"Yang tidak kalah fatalnya adalah dampak financial dari proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, mengakibatkan kita harus berutang ke China sebesar Rp 79 triliun yang harus dibayar hingga anak cucu kita selama 60 tahun. Dan, jika proyek prestisius itu gagal, sama halnya Menteri BUMN menjebak Presiden Jokowi yang secara konstitusional sangat berbahaya," kata Yusril Ihza Mahendra seperti dilansir RMOL pada Kamis, (24/3).

Ia menegaskan sebagai seorang menteri sudah sepatutnya Rini melaksanakan program yang sesuai dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, hukum, dan kemanfaatan bagi khalayak ramai, serta tidak boleh mengabaikan suara publik dan memaksakan ambisi pribadinya dalam merancang sebuah proyek besar.

"Kalau ada menteri yang seperti ini, yang kasihan presidennya yang jadi sasaran tembak banyak pihak," ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya, ternyata Menteri BUMN Rini Soemarno pada tahun lalu juga pernah menambah daftar hutang pada negara China dengan menandatangani perjanjian kerjasama bantuan pendanaan terhadap sejumlah BUMN di Indonesia yang berjumlah US$ 40 miliar, jika dikonversi sekitar Rp 520 triliun.

"Saya utarakan kepada BOC (Bank of China) Aviation tadi, saya juga kemarin baru dari Beijing. Kami sudah mempunyai kesepakatan pembiayaan US$ 40 miliar dari pihak China Development Bank dan ICBC," ujar Rini, usai menghadiri penandatanganan perjanjian antara Garuda Indonesia dengan BOC Aviation, di sela-sela Paris Air Show 2015, Le Borguet, Perancis, seperti dilansir Detik pada Selasa tahun lalu (16/6/2015).

Disamping itu ada juga pinjaman dari negara China yaitu perjanjian Direktur Utama Garuda Indonesia Arif Wibowo dengan Chief Executife Officer BOC Aviation, Robert Martin. Perjanjian dengan BOC tersebut melibatkan dana US$ 4,5 miliar atau sekitar Rp 58 triliun. Menteri Rini datang ke Paris untuk menyaksikan penandatanganan tersebut.

Sebelumnya Menteri Rini juga pernah mengungkapkan mengenai misinya untuk menyerap dana dari negeri tirai bambu tersebut. Hal tersebut ia sampaikan saat mengumpulkan tiga bank pelat merah yakni PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Dari pertemuan itu, 3 Bank BUMN dan Menteri Rini sepakat dana dari China dipakai untuk membiayai kredit pada proyek-proyek infrastruktur yang telah dibiayai oleh perbankan BUMN, seperti Jalan Tol Atas Laut Bali. Hal tersebut berarti proyek yang telah dibiayai oleh Bank BUMN selanjutnya kreditnya ditalangi oleh dana China.

Dana dari talangan untuk proyek diputar kembali oleh bank BUMN untuk membiayai proyek infrastruktur lain. Program tersebut akan lebih banyak fokus pada proyek pembangunan pembangkit listrik yang sedang dibangun.