CANINDONESIA

(Opini) Refleksi Satu Tahun Pergerakan Politik Partai Amanah Negara Malaysia

canindonesia.com - (oleh Faisal Ibn Saby)

Partai Amanah Negara (yang kemudian disebut dengan AMANAH) merupakan sebuah partai politik baru di Malaysia yang lahir dari rasa ketidakpuasan sebagian masyarakat Malaysia terhadap kondisi perpolitikan terutama politik islam yang selama ini diwakili oleh PAS. Gejolak dan gesekan antara kelompok konservatif dan progresif dalam tubuh PAS sudah terjadi sejak Nik Aziz masih hidup. Namun kharismatik beliau sebagai seorang ulama mampu meredam semua gejolak di dalam tubuh PAS, tapi tidak setelah beliau wafat. Puncaknya pada saat pemilihan Presiden PAS dalam Muktamar Tahunan PAS tahun 2015 silam.

AMANAH yang dideklarasikan pada Tanggal 16 September 2015 hampir boleh dikatakan merupakan pecahan dari PAS. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pendiri AMANAH merupakan “veteran” dari PAS. Apalagi hingga saat ini tongkat komando tertinggi AMANAH dipegang oleh Tuan Haji Mohammad Sabu yang dulunya beliau adalah Timbalan Presiden PAS.

Sejarah awal penumbuhan AMANAH terbilang cukup sukses. Sebuah gerakan sosial dihadirkan ke ruang publik Malaysia dengan slogan “GERAKAN HARAPAN BARU” sebagai solusi terhadap carut marutnya kondisi politik dan ekonomi di Malaysia. Ternyata hal ini mendapat respon positif dari masyarakat Malaysia. Pada Tanggal 31 Agustus 2015 Gerakan Harapan Baru berhasil mengakuisisi Partai Pekerja Malaysia yang telah lama vakum dengan sebuah kesepakatan untuk tidak bekerjasama dengan Barisan Nasional (BN) dan United Malays National Organitation (UMNO) serta mengganti logo dan nama menjadi PARTAI AMANAH NEGARA dua minggu kemudian.

Issue dan Kebijakan Politik AMANAH

Masih terlalu dini untuk menilai dan memvonis kerja politik AMANAH dalam usianya yang masih terlalu muda. PRU-13 berlangsung tanpa keikutsertaan AMANAH, namun demikian AMANAH memiliki 6 kursi Ahli Parlemen Malaysia dan 7 kursi Dewan Undangan Negeri yang diperoleh sebelum berpisah dengan PAS. Sebagai new coommer dalam dunia politik Malaysia, AMANAH memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak dalam memenuhi tuntukan publik Malaysia.

Issue perebutan kekuasaan dan jabatan ditubuh PAS yang kemudian berujung pada perpecahan menjadi issue sensitif yang tidak dapat dihindari. AMANAH dianggap sebagai barisan sakit hati yang kalah dalam Mukhtamar pemilihan Presiden PAS dan keluar mendirikan partai sendiri. Tidak hanya itu, stigma sebagai pengkhianat juga sering dialamatkan kepada AMANAH karena kesediaanya bekerjasama dengan DAP (Democratic Action Party) yang berhaluan sekuler dan sosialis.

Visi dan Misi AMANAH menjadi sorotan. Sebagai partai islam, kebijakan politik AMANAH yang tidak secara langsung mendukung pelaksanaan hukum hudud dan RUU 355 tentang perluasan kekuasan Mahkamah Syariah menjadi hal yang dipertanyakan oleh publik Malaysia. Identitas “keislaman” AMANAH mulai diragukan.

Ketidakmampuan tim public relation AMANAH dalam mentransformasikan kebijakan partai secara jelas kepada masyarakat awam terhadap dua issue diatas, semakin memperkuat stigma negatif untuk partai islam ini.

Harapan Baru untuk AMANAH

Berbicara partai politik tentu tidak terlepas dengan kekuasaan. Dalam sebuah negara demokrasi suara dan dukungan masyarakat menjadi syarat utama dalam meraih kekuasaan. Sebagai partai baru yang lahir dari sebuah gerakan sosial, semestinya AMANAH harus mampu menjadi solusi atas permasalahan bangsa. Hadir sebagai partai baru yang mengusung konsep perubahan

Sekalipun AMANAH adalah partai yang baru berusia satu tahun, keterlibatan pimpinan partai yang merupakan pemain lama dalam kancah politik menjadi pertaruhan bagi pimpinan AMANAH dalam rangka membangun good governance party. Publik Malaysia tidak mau menunggu lama untuk melihat hasil kerja politik AMANAH.

Sebagai partai yang islamik modern, AMANAH harus tampil kepermukaan dengan berbagai konsep penyelesaian masalah bangsa versi AMANAH. AMANAH memiliki konsep ekonomi negara, konsep pengelolaan energi, konsep ketahanan pangan, konsep militer dan pertahanan nasional, serta konsep pendidikan dan budaya yang semua itu tertuang dalam sebuah “Kitab Platform Partai”. Sehingga jelas bagi masyarakat awam identitas dan jenis kelamin politik AMANAH.

AMANAH harus meninggalkan cara-cara politik tradisional tanpa harus kehilangan basis dukungan loyalisnya. Sebagai partai islam tentu basis suara utamanya adalah dari kaum muslim. Semua kebijakan partai yang sensitif terhadap muslim harus diramu dan disampaikan secara tepat dan benar oleh semua elemen partai kepada masyarakat sehingga tidak merugikan partai. Seperti halnya kebijakan AMANAH terhadap hukum hudud dan RUU 355.

PAS bukanlah musuh tapi mitra politik AMANAH. Menghabiskan energi melakukan perdebatan dan saling menyerang di media cetak maupun media sosial adalah hal yang tidak semestinya dilakukan. Menjalin komunikasi politik lintas partai adalah “wajid ‘ain” bagi semua partai politik. Dalam dunia politik tidak ada teman abadi dan musuh abadi, semuanya dapat berubah sesuai kepentingan.

Menyediakan sebuah “fasiltas khusus” sebagai Rumah Aspirasi bagi publik Malaysia dalam menyampaikan kritik, ide, keluhan, dan harapan bagi AMANAH adalah sebuah jembatan penghubung antara AMANAH dengan masyarakat Malaysia.

Malaysia dengan kemajemukan yang diakui secara konstitusional adalah negara besar yang tidak mungkin diurus oleh satu pihak saja. Pertarungan politik hanya terjadi pada saat PUR saja, namun saat pesta demokrasi telah selesai maka tinggal setiap partai politik bekerja sebagai bukti kepada masyarakat. Saling bekerjasama dan menyatukan semua potensi anak bangsa dalam membangun negeri.

Kasus Kriminalisasi Kemenkumham Aceh, Ini Ancaman Lisan Untuk sudarlan

canindonesia.com -(Banda Aceh)

Dugaan tindakan kriminalisasi yang menimpa Sudarlan oleh oknum pegawai kanwil Kemenkumham Aceh memasuki tahapan baru. Kasus Sudarlan dipastikan dilanjutkan prosesnya menuju tahap Dua. perkembangan penyidikan kasus ini akan semakin membuat lembaga pembina hukum tertinggi di Aceh ini akan semakin dikecam publik. Pasalnya, Sudarlan akhirnya menceritakan kepada media ini apa yang dialaminya pasca kasus pengeroyokan terhadap dirinya pada tanggal 12 Juli 2016 lalu.

Bertempat di depan tokonya sendiri, pasca pengeroyokan, Sudarlan mengaku sempat didatangi oleh seseorang yang dia yakini kenal wajahnya, seorang oknum pegawai berseragam Kanwil Kemenkumham Aceh.

"Pada saat itu lelaki berseragam itu datang dan menyebutkan bahwa dirinya paham soal hukum, dan bisa utak-atik hukum jika ia mau".Lelaki itu sempat bersitegang dengan Sudarlan.

Begitupun, seorang warga lainnya yang tidak ingin disebut namanya menyebutkan, seorang pegawai Kanwil Kemenkumham Aceh yang juga dikenalnya memberi nasehat disertai ancaman, "Sudahlah berdamai saja, daripada nanti Sudarlan masuk penjara, nanti bisa bahaya di dalam penjara." katanya sembari menyebutkan bahwa korban pelapor, MB, adalah mantan kepala rumah tahanan di beberapa kota di Aceh dan memiliki banyak anak buahnya.

Sudarlan mengaku pasrah saja atas peristiwa yang menimpanya. Saat ini kasus nya sedang ditangani di Polresta Banda Aceh dan akan segera masuk ke tahapan kedua di kejaksaan negeri Banda Aceh.

sementara itu kasus pengeroyokan oleh pegawai Kanwil Kemenkumham Aceh yang menimpa Sudarlan yang mengakibatkan dirinya terhalang bekerja selama tiga hari, hanya dijerat pasal 352 tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya tiga bulan penjara. (khd)

Terkait Pemecatan Keuchik, Bupati Aceh Besar Jangan Reaktif

Bupati Aceh Barat

canindonesia.com - (Jantho) - Pemecatan terhadap 28 orang keuchik di kecamatan Darul Imarah Aceh Besar yang dilakukan oleh Bupati Aceh Besar atas pernyataan sikap politik mereka yang ingin bergabung menjadi bagian kota Banda Aceh dinilai terlalu reaktif. Pasalnya pernyataan forum keuchik ini hanya berupa pernyataan politis, dan belum melakukan langkah-langkah praktis peralihan.
Demikian disampaikan oleh direktur JFA Law Firm, Kasibun Daulay, S.H. saat dihubungi melalui pesan singkat hari ini, Selasa (20/9/2016).

Menurut Kasibun Daulay, ada mekanisme yang harus dipenuhi oleh pemerintah saat mengambil kebijakan penting seperti ini. "Ada latar belakang dan sejarah yang panjang yang menjadi dasar pernyataan sikap mereka yang harus dikaji dan dilakukan otokritik oleh pemerintah. Faktanya, pernyataan sikap ini tidak serta merta dapat direalisasikan. Ada qanun RTRW yang harus juga dikoreksi. Jadi tidak serta merta mengubah struktur pemerintahan di kecamatan dan gampong di wilayah Aceh Besar ini".
Menurutnya, pemecatan ini justru berimplikasi luas dan akan mengganggu kinerja pemerintah Aceh Besar.

"Proses demokratisasi melalui Pemilihan Keuchik Langsung (pilciksung) sudah dilakukan dengan menguras energi, dana dan emosi masyarakat. Pemerintah jangan terlalu mudah melakukan pemecatan meski dengan dalil qanun nomor 4 tahun 2009. Qanun itu bias dan sangat lemah. Pemecatan bisa menjadi blunder bagi pemerintah ." Kata Kasibun mengingatkan.

Sebelumnya dikhabarkan, sebanyak 28 orang keuchik di kecamatan Darul Imarah melalui forum keuchik menyatakan sikap untuk bergabung dengan wilayah kota Banda Aceh. Pernyataan sikap ini mendapat reaksi keras dari pemerintah Aceh Besar. Bupati aceh Besar, Mukhlis Basyah, langsung mengadakan rapat koordinasi Muspida mendadak pada Sabtu (17 /9/2016) bertempat di salahsatu hotel di Aceh Besar. Bupati memerintahkan Kepala bagian Hukumnya untuk memproses pemecatan itu pada tanggal 19 September 2016 dan mengganti mereka dengan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja pemerintah Aceh Besar. (khd)

Tidak Ada Jamaah Syiah Iran. Penyelenggaraan Haji Tahun Ini Relatif Aman

canindonesia.com - (Riyadh)
Pasca pelarangan otoritas Iran terhadap jamaah haji Iran untuk melakukan haji tahun 2016, praktis tidak ada jamaah Iran yang mengikuti rangkaian ibadah terbesar umat Islam ini. Begitupun, penyelenggaraan haji tahun ini relatif aman. Hal ini terlihat dari rapi dan teraturnya sistem penyelenggaraan haji baik saat wukuf, mina, maupun saat pelemparan jumarah.
Hampir setiap tahun jamaah asal Iran melakukan kekacauan berskala kecil hingga besar, Tahun 2015 lalu Iran mengakui bahwa jamaahnya yang memicu terjadinya musibah Mina yang menewaskan 717 jamaah dan melukai 800 orang lainnya. Tahun 1979, jamaah Al Mahdi yang berafiliasi dengan Syiah Iran melakukan kudeta berdarah terhadap kota suci Mekah.

Setiap tahunnya, kerajaan Arab Saudi menanda tangani kontrak dengan lebih dari 70 negara untuk menjamin penyelenggaraan haji yang aman demi keselamatan jamaah. Namun Iran menolak memorandum of understanding dengan kerajaan Saudi meskipun Saudi sudah memberi toleransi dengan mengenyampingkan perselisihan dan hubungan diplomatik dengan Iran.

”Iran telah menuntut hak untuk mengatur demonstrasi (haji) dan memiliki hak istimewa yang akan menyebabkan kekacauan selama haji. Ini tidak bisa diterima,” kesal Menteri Luar Negeri Saudi, Adel Al-Jubeir, saat konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond dikutip Al Arabiya, senin (30/5/2016).

”Tahun ini, Iran menolak menandatangani memorandum tersebut," lanjut dia, dengan alasan bahwa Riyadh telah setuju untuk memfasilitasi pengaturan perjalanan peziarah Iran meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik.

Hubungan Saudi dan Iran semakin memanas saat mereka berseberangan dalam isue Suriah dimana Iran yang awalnya membantah terlibat dalam perang Suriah ternyata terlibat aktif mencampuri urusan negeri itu. Saudi yang pada rezim raja Abdullah mendukung kudeta syiah di Yaman dan dukungan diam-diamnya di Suriah kini dibawah kekuasaannraja Salman berbalik menentang dan memihak pemberontak Yaman dan pemberontak Suriah.