Desember 2016


canindonesia.com -

Kemenangan tentara rezim Suriah atas Aleppo Timur disambut meriah oleh Presiden Iran, Hasan Rowhani dan sekutunya Presiden Rusia Vladimir Putin. Mereka nyatakan akan lanjutkan kerjasama militer,  sebagaimana disebut media Iran pada Ahad (25/12/2016).


"Kemenangan ini mengirimkan pesan bahwa teroris tidak berhasil merebut simpati. Kita harus menghentikan teroris menggunakan gencatan senjata untuk membangun kembali kekuatan mereka dan menciptakan basis baru di daerah lain di Suriah, "kata Rowhani dalam pernyatannya kepada Putin pada Sabtu malam seperti disampaikan  Al Arabiya, Ahad (25/12/2016).


Al Arabiya juga mengungkap, bahwa Putin menyambut kekalahan pasukan pemberontak di kota kedua terbesar Suriah itu dan mengatakan kerjasama antara Teheran dan Moskow akan terus dilakukan sampai batas waktu tidak terbatas. Iran dan Rusia menjadi sekutu kuat  bagi Bashar Assad dalam menghadapi pemberontak di Suriah. kedua negara ini awalnya membantah terlibat jauh dalam perang yang telah menewaskan puluhan ribu orang itu. Rusia terlibat aktif membela sekutunya sejak September 2015. Sedang Iran diduga telah terlibat jauh sejak Bashar Assad berkuasa dan belum terjadi pemberontakan di negeri itu namun telah menghabiskan bertahun lamanya untuk membantah berita itu. . 

Sebelumnya dikhabarkan, pemberontak dari kalangan sunny berhasil dipukul mundur dari Aleppo Timur dengan pembumihangusan wilayah itu melalui serangan udara Rusia. Namun berdasarkan laporan media Muslim, tentara syiah Iran dan Rusia bukan hanya mengincar pemberontak, namun menculik warga yang berusaha keluar dari wilayah itu. Sebanyak 800 orang laki-laki telah dipaksa keluar oleh kelompok Syiah dari barisan pengungsi dan hingga kini belum diketahui nasibnya. 

Tentara Suriah pekan ini merebut kembali kendali timur Aleppo, yang telah diambil alih oleh kelompok pemberontak sejak pertengahan 2012. Pengambilalihan juga dilalui dengan serangan dahsyat selama sebulan yang telah menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi meninggalkan rumahnya masing-masing. 



canindonesia.com -
Pilkada sejatinya adalah pertarungan ide dan gagasan. Dimulai dengan interaksi positif kandidat dengan masyarakat selama lima tahun sebelum kontestasi dimulai. Namun dalam sistem demokrasi, petarungan itu tidak an sich sekedar ide dan gagasan, melainkan idiologi dalam perpektif masa depan dan, sedikit jual beli. Itulah yang terjadi di dunia, wabil khusus di Aceh sebagai miniatur demokrasi  keberpihakan berdasarkan idiologi. Toolnya adalah ide dan gagasan.
Banda aceh sebagai peserta pilkada pada awal tahun 2017 yang akan datang juga telah melalui tahapan-tahapan pilkada yang cukup menarik. Mulai dari tawaran calon kepala daerah kepada publik untuk dilirik  oleh partai maupun perorangan, juga sambutan positif masyarakat dihiasi intrik yang lazim dalam sebuah demokrasi.
Namun semakin mendekati akhir tahapan pilkada kota Banda Aceh, kontestasi memasuki masa menentukan : calon walikota yang pada awalnya ramai, kini mengekerucut head to head antara Illiza Saadudin Djamal (incumbent) dengan Aminullah Usman. Head to head menjadikan konstetasi semakin tajam dan penting. Masyarakat mendapatkan perbandingan diantara dua calon hingga keniscayaan membuat friksi secara sosial.
Yang ditakutkan dalam sebuah pesta demokrasi adalah black campaign, dan itu yang terjadi. Illiza dan Aminullah Usman terpapar soal serius yang menguras energi dan jauh dari substansi demokrasi.
Adalah Illiza yang menjadi terdakwa atas serangan isue kepemimpinan  perempuan. Isue ini  dimainkan melalui ekspose sosial media dengan cara yang tidak dewasa. Pasalnya, di grass road, terjadi pembentukan opini menyesatkan hingga manipulasi pernyataan narasumber dan tentu dapat berakibat hukum serius kepada pidana umum maupun pidana pemilu/pilkada. Meskipun di kalangan ulama masa lalu terjadi beda pendapat soal kepemimpinan perempuan berdasarkan fiqh, namun isue ini sepertinya efektif menimbulkan sikap emosional masyarakat. Syukurlah, ruang perbedaan pendapat ternyata dilewati begitu indah oleh ulama Aceh masa itu.
Begitupun terhadap Aminullah Usman yang menjadi tertuduh atas jabatan dirinya pernah memimpin perbankan konvensional bernama Bank Aceh untuk sekian lama. Pada masa Aminullah memimpin Bank plat merah ini, Bank Aceh banyak mengalami kemajuan pesat sekaligus menjadi titik lemah Aminullah yang dianggap sukses membangun sistem yang sadar atau tidak sadar bermuatan riba di Aceh yang saat itu belum menjadi sorotan publik. Seiring kemajuan dan intepretasi publik terhadap kesadaran dalam kehidupan beragama, maka Riba bukan hanya dilarang, namun diperangi Allah dan digugat publik sepuluh tahun terakhir. Gerakan anti riba menjadi trend lima tahun terakhir yang mempengaruhi kebijakan Bank Aceh untuk merubah sistemnya dari konvensional menjadi sistem syariah melalui proses konversi yang begitu panjang, rumit dan sikap berat hati sebagian pemerintah daerah sebagai pemilik saham. Aminullah terjebak sebagai Ikon penting Bank Konvensional ini.
Dua isue ini akhirnya menjauhkan kita kepada substansi persoalan di ibu kota Propinsi Aceh. Di sini ada kewajiban masyarakat melalui media untuk menjaga soliditas hingga pasca pilkada. Karena perbedaan pilihan sejatinya tidak mengurangi kewajiban menjaga ibukota propinsi ini sebagai ikon serambi Mekah. Karena bagaimanpun isue Islam dan sekulerisme akan terus berbenturan, terlebih untuk penguasan pengaruh di daerah yang tidak terlepas dari politik nasional.
Penyelesaian persoalan black campign ini tentu tak segampang kita membalikkan telapak tangan. Kepercayaan publik akan muncul bukan dari sikap saling mencari kesalahan, melainkan pelayanan publik dalam orientasi pembangunan keummatan. Illiza sudah menawarkan apa dan Aminullah sudah melakukan apa.  Publik tak perlu mengerutkan kening untuk menilainya. Memilih salah satu berdasarkan fiqh aulawiyat, memilih satu yang lebih Menjamin Keselamatan daripada kerusakan. 

Maka, tak ada pilihan lain, kedua calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pesta demokrasi ini harus mampu menunjukkan sikap kenegarawanannya untuk merajut mimpi yang sebentar lagi terbentang untuk diselesaikan. Antara pemimpin perempuan dan pemimpin riba, kita perlu dewasa.   (editorial CAN Indonesia)


canindonesia.com - (Banda Aceh)

Program Hutan Wakaf yang digagas para voluntir di Aceh segera akan terwujud. Sebanyak satu hektar lahan wakaf pekan ini akan dibebaskan sebagai  pilot project inisatif konservasi berbasis wakaf yang disebut hutan wakaf. Demikian disampaikan salah seorang voluntir hutan wakaf, Akmal Senja, di jumpai di ruang kerjanya di Banda Aceh, Sabtu (24/12/2016). 

"Konsepnya, lahan tidak produktif akan dikonversi menjadi lahan produktif berupa hutan yang berfungsi ekologis. Nantinya hutan ini akan diwakafkan kembali kepada masyarakat setempat untuk dapat dimanfaatkan" jelas Akmal.

"Hutan Wakaf bukan berarti tidak boleh ditebang. Ada sebagian pohon yang bisa ditebang dan dimanfaatkan sebagai papan keranda (mayat) bagi masyarakat setempat. Juga ada buah-buahan dan beberapa jenis tanaman obat yang bisa dimanfaatkan seluas-luasnya bagi masyarakat sekitar. Disamping pohon inti seperti Ficus (bak ara) sebagai infiltrasi air, pakan burung dan primata yang harus tetap dijaga kelestariannya  dan tidak boleh ditebang".

Akmal menjelaskan, inisiatif  hutan wakaf sudah digagas sejak tahun 2012 dengan melibatkan beberapa voluntir dari Aceh yang didukung voluntir nasional bahkan luar negeri.

"Kami menghimpun bantuan dana dari para donatur secara personal dengan mewakafkan sebagian dana mereka untuk pembebasan lahan. Untuk tahap pertama, lahan yang akan dibebaskan seluas satu hektar berlokasi di Jantho Aceh Besar."

Akmal menegaskan, inisiatif hutan wakaf ini akan menjadi milik bersama masyarakat, voluntir, dan para pecinta lingkungan sebagai upaya  membangun hutan berkelanjutan.

Akmal mengutip sebuah hadits Nabi, "Seandainya besok adalah hari kiamat dan di tangan salah seorang dari kalian ada benih tumbuhan, maka hendaklah dia menanamnya. Barang siapa yang menanam pohon dan menabur benih, kemudian hasilnya dimakan manusia, burung, atau binatang lain, maka itu merupakan sedekah baginya". (nh) 




canindonesia.com - (Banda Aceh)

Posko PKS Aceh Peduli Musibah Gempa Pidie Jaya melalui ketua humasnya, Nourman Hidayat, hari ini, Sabtu (24/12/2016) menjabarkan aktivitas posko selama 20 hari masa tanggap darurat  gempa Pidie Jaya yang terjadi 7 Desember 2016 lalu.

Disebutkan, selain  program bantuan sembako, layanan kesehatan, trauma healing dan rotasi relawan Pks seluruh kabupaten kota di Aceh, relawan posko pusat telah pula menyelesaikan 30 buah rumah tenda darurat untuk pengungsi di Pidie Jaya. Rumah tenda darurat ini dibangun dengan menggunakan sumbangan masyarakat luas yang dititip melalui posko PKS di seluruh Indonesia.

"Kita membangun rumah tenda darurat awalnya atas permintaan para donatur yang mengirimkan sumbangannya kepada rekening PKS. Meskipun jumlah nominalnya kecil, namun, sesuai namanya, rumah tenda darurat, diharapkan pemerintah daerah akan menggantikannya dengan rumah yang lebih baik lagi" tulisnya.

Sementara itu, Dedi Daud, koordinator relawan di posko pusat PKS saat dikonfirmasi menyebutkan, rumah darurat ini dibangun dengan nilai tiga juta rupiah setiap rumahnya, menggunakan terpal tenda dengan alas tenda yang sederhana. 

"Masyarakat sangat trauma akan terjadi gempa susulan yang bisa terjadi pada waktu yang tidak terduga, sehingga rumah tenda darurat lebih menentramkan bagi penghuninya" kata Dedi menjelaskan. Hingga kini telah terjadi gempa besar lebih dari tiga kali di Kabupaten baru pemekaran ini. 
Dedi menjelaskan PKS akan melanjutkan pembangunan rumah tenda darurat sampai kondisi lebih baik dan sepenuhnya tertangani.

Sebelumnya diberitakan, gempa berkekuatan 6,4 skala richter mengguncang kabupaten Pidie Jaya yang menewaskan lebih dari 100 jiwa. Khawatir terjadinya gempa sususlan, masyarakat memilih untuk tinggal di tenda-tenda darurat di seluruh wilayah kabupaten terdampak bencana gempa.



canindonesia.com - (Aceh)
Posko PKS Aceh Peduli pengungsi Musibah Gempa Pidie Jaya, sampai hari ini, Jumat (23/12/2016) masih melayani masyarakat di kabupaten terkena gempa besar pada 7 Deseber lalu. 

Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh, mulai dari membuka nomor rekening khusus untuk donasi, trauma healing kepada anak-anak dan orang tua, pembangunan rumah darurat, bantuan makanan, hingga pelayanan kesehatan.

Koordinator pusat Posko PKS Aceh, Khairul Amal, melalui pesan singkatnya menyebutkan, posko ini setiap harinya diisi oleh banyak relawan PKS yang datang dari seluruh Aceh secara bergiliran. Bahkan, sebutnya, beberapa propinsi di Indonesia juga mengirimkan relawannya untuk membantu posko di sini.

“Posko ini akan selalu melayani masyarakat sampai batas waktu yang tidak ditentukan dengan melihat  kondisi di lapangan" kata Khairul Amal.

"Setiap DPD PKS mengirimkan relawannya, termasuk pengurus daerahnya untuk membantu masyarakat Pidie Jaya. Hingga kini tercatat ratusan relawan telah berbagi tugas secara bergiliran. Mereka datang dan bertugas dengan diatur rotasinya oleh posko pusat PKS Aceh di Meureudu. Untuk biaya transportasi, mereka membiayai diri mereka sendiri”

Beberapa propinsi pernah kirimkan relawannya ke Aceh diantaranya, kalimantan timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau,  kepulauan Riau, dan beberapa propinsi dan kabupaten lain di Indonesia. Mereka datang sekaligus membawakan bantuan sumbangan kader, simpatisan, dan masyarakat melalui PKS di Daerah.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Pidie Jaya , Mukhlis sulaiman, menyatakan, dirinya merasa berterima kasih atas kehadiran seluruh relawan yang datang ke kabupaten ini. Mukhlis menyebutkan, untuk saat ini status tanggap darurat sudah selesai. “Ini masa transisi untuk percepatan pembangunan dan rehab rekon”. Katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, musibah gempa Pidie Jaya telah merenggut lebih dari 100 korban jiwa masyarakat di kabupaten Pidie Jaya, Pidie, dan kabupaten Bireuen. (hen)



canindonesia.com - (Jakarta)

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta hari ini, Jumat (23/12/2016) menyerahkan bantuan dana untuk korban gempa Pidie Jaya sebesar 250 juta rupiah. Namun pemerintah menggunakan dana Zakat infaq sadaqah, dan enggan menggunakan dana APBD DKI. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah DKI, Saefullah kepada awak media.


Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu mengatakan, total bantuan yang disalurkan kepada korban gempa Aceh memang tidak besar. Pasalnya, bantuan diambil dari anggaran Bazis DKI dan enggan membebankan ke BUMD maupun masyarakat.

"Kalau masyarakat mau menghimpun (bantuan) sendiri untuk meringankan beban saudara kita di Aceh, dipersilakan. Ini internal Pemda, kami sampaikan langsung ke sana," kata Saefullah.

Penyerahan bantuan ini didampingi Kepala Pelaksana BPBD DKI Denny Wahyu Haryanto serta kepala Bazis DKI Djubaedi Adih dan diterima oleh Sekretaris Pelaksana BPBA Aceh, Lukfandi mewakili pemerintah propinsi Aceh.

Meskipun jumlahnya kecil namun diharapkan akan bisa meringankan beban korban gempa, kata Denny Wahyu Haryanto.

Seperti diketahui, untuk tahun 2016, per 7 Oktober, pemerintah DKI menerima pendapatan berasal dari Zakat Infaq dan Sadaqah sebesar 100,3 milyar rupiah. Sedangkan pendapatan ZIS DKI pada tahun 2015 sebesar  134,3 milyar rupiah.
Pada 12 oktober lalu, DKI baru saja mengesahkan APBD perubahan sebesar 62,9 triyun rupiah.
(eko)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget