Resmikan Istana, Gubernur Aceh Harapkan Wali Nanggroe Jadi Pemersatu Rakyat

Wali Nanggroe Malik Mahmud sedang dipeusijuek (tepung tawar)

canindonesia.com Banda Aceh - Lembaga Wali Nanggroe diharapkan bisa menjadi pemersatu rakyat Aceh, tempat rakyat mengadu, tempat rakyat mencari solusi dan tempat menyelesaikan persolan secara adat istiadat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah saat meresmikan komplek Meuligoe Wali Nanggroe di gampong Lamblang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada Rabu (13/04). Sayangnya peresmian tersebut tidak dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh yang juga Ketua partai Aceh Muzakir Manaf dan Ketua DPR Aceh Muharuddin.

Zaini berharap dengan beroperasinya gedung tersebut, lembaga Wali Nanggroe dapat bekerja maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagaimana amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Mantan dokter lulusan Karolinska Universitets Sjukhus Huddinge Swedia tersebut menjelaskan bahwa tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe adalah untuk mempersatukan rakyat Aceh, meninggikan Dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan dan menjaga
perdamaian.

Selain itu pembentukan lembaga tersebut juga berfungsi untuk menjaga kehormatan, adat, tradisi
sejarah, tamadun Aceh dan mewujudkan Pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.

“Ini menunjukkan bahwa tanggungjawab Lembaga Wali Nanggroe sesungguhnya tidaklah ringan. Untuk mendukung kinerja itu dibutuhkan tim dan alat kerja yang memadai, termasuk fasilitas kantor dan peralatan kerja untuk mendukung aktivitas sehari-hari,” ujar Zaini.

Zaini menyebutkan bahwa Komplek Meuligoe Wali Nanggroe Aceh tersebut mulai dibangun sejak tahun 2010 di atas tanah seluas 13 hektar. Komplek bangunan tersebut terdiri dari  Meuligoe Wali, rumah dinas wali, guest house, mushalla, gedung Katibul Wali, reservoir air, rumah genset dan pos satpam.

“Kami berharap dari meuligo ini ada penguatan adat dan budaya Aceh agar budaya kita tetap lestari. Kesatuan masyarakat Aceh harus lebih nyata. Oleh sebab itu saya minta kepada semua pihak terkait, agar fasilitas dan sarana yang telah ada ini dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik sehingga Komplek ini dapat berfungsi sebagai rumah bagi semua adat dan  budaya Aceh,” lanjut mantan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara ini.

Sementara itu Wali Nanggroe, Malik Mahmud, berharap dengan peremian dan peusijuk (tepung tawar-red) Meuligoe tersebut kerja-kerja lembaga wali nanggroe menjadi lebih terfokus dan terarah. Ia mengajak seluruh jajaran untuk bekerja lebih optimal dan professional.

“Mudah-mudahan ini membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Aceh, walaupun kegiatannya sederhana mudah-mudahan tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah. Insya Allah apa yang kita lakukan di ridhai Allah,” ujar Malik.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Cipta Karya, Zulkifli, menyebutkan bahwa pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 97 Milyar untuk membangun komplek Meuligoe Wali Nanggroe selama periode tahun 2010-2015.

"Gedung utama akan berfungsi sebagai gedung pertemuan, rumah dinas kediaman wali, serta guest house sebanyak 24 kamar untuk para tamu. Saat ini juga sedang dibangun kantor sekretariat Wali dan masih banyak fasilitas yang harus dilengkapi," ujar Zulkifli.