Putri Presiden Soekarno: KPK Wajib Periksa Ahok

Rachmawati Soekarnoputri

canindonesia.com Jakarta - Praktek tebang pilih tidak seharusnya terjadi dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan itu diutarakan putri mantan Presiden Soekarno bernama Rachmawati Soekarnoputri kepada awak media.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden tersebut menyampaikan hal itu terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama (Ahok). Kasus yang dimaksud adalah proyek pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras serta izin reklamasi teluk Jakarta.

"Sebaiknya Gubernur Ahok diperiksa terkait masalah kasus izin reklamasi reklamasi dan RS Sumber Waras," ujarnya seperti dilansir RMOL pada Senin (4/3).

"KPK jangan tebang pilih menangani kasus korupsi yang diduga melibatkan Ahok, yang dikenal dengan 'penertiban' kawasan hunian masyarakat bawah, sekarang ditengarai dapat menimbulkan keresahan sosial dan bisa memicu konflik vertikal," tegas Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno ini.

Proyek reklamasi, lanjutnya, bertentangan dengan konsep negara maritim atau bahari. Dimana laut tidak boleh dikapling-kapling demi kepentingan kelompok dan tidak boleh dikuasai oleh pihak kapitalis.

"Karena bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945, 'Bumi dan air dan seluruh kekayaan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat'," lanjut mantan tokoh Partai Nasdem tersebut.

Ia menyebutkan, sepanjang visi-misi berorientasi pada kekuasaan semata, maka akan berujung pada korupsi.

"Nah bagaimana jika seorang pejabat publik justru berpihak berkolaborasi pada bisnis kaum kapitalis pemodal besar? Tidak ada manfaat dirasakan rakyat," katanya.