CANINDONESIA

Posko PKS Aceh Masih Layani Pengungsi Pidie Jaya

canindonesia.com - (Aceh)
Posko PKS Aceh Peduli pengungsi Musibah Gempa Pidie Jaya, sampai hari ini, Jumat (23/12/2016) masih melayani masyarakat di kabupaten terkena gempa besar pada 7 Deseber lalu.

Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh, mulai dari membuka nomor rekening khusus untuk donasi, trauma healing kepada anak-anak dan orang tua, pembangunan rumah darurat, bantuan makanan, hingga pelayanan kesehatan.

Koordinator pusat Posko PKS Aceh, Khairul Amal, melalui pesan singkatnya menyebutkan, posko ini setiap harinya diisi oleh banyak relawan PKS yang datang dari seluruh Aceh secara bergiliran. Bahkan, sebutnya, beberapa propinsi di Indonesia juga mengirimkan relawannya untuk membantu posko di sini.

“Posko ini akan selalu melayani masyarakat sampai batas waktu yang tidak ditentukan dengan melihat kondisi di lapangan" kata Khairul Amal.

"Setiap DPD PKS mengirimkan relawannya, termasuk pengurus daerahnya untuk membantu masyarakat Pidie Jaya. Hingga kini tercatat ratusan relawan telah berbagi tugas secara bergiliran. Mereka datang dan bertugas dengan diatur rotasinya oleh posko pusat PKS Aceh di Meureudu. Untuk biaya transportasi, mereka membiayai diri mereka sendiri”

Beberapa propinsi pernah kirimkan relawannya ke Aceh diantaranya, kalimantan timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, kepulauan Riau, dan beberapa propinsi dan kabupaten lain di Indonesia. Mereka datang sekaligus membawakan bantuan sumbangan kader, simpatisan, dan masyarakat melalui PKS di Daerah.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Pidie Jaya , Mukhlis sulaiman, menyatakan, dirinya merasa berterima kasih atas kehadiran seluruh relawan yang datang ke kabupaten ini. Mukhlis menyebutkan, untuk saat ini status tanggap darurat sudah selesai. “Ini masa transisi untuk percepatan pembangunan dan rehab rekon”. Katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, musibah gempa Pidie Jaya telah merenggut lebih dari 100 korban jiwa masyarakat di kabupaten Pidie Jaya, Pidie, dan kabupaten Bireuen. (hen)

Bantu 250 Juta Untuk Pidie Jaya, Pemprop DKI Enggan Gunakan APBD

canindonesia.com - (Jakarta)

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta hari ini, Jumat (23/12/2016) menyerahkan bantuan dana untuk korban gempa Pidie Jaya sebesar 250 juta rupiah. Namun pemerintah menggunakan dana Zakat infaq sadaqah, dan enggan menggunakan dana APBD DKI. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah DKI, Saefullah kepada awak media.

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu mengatakan, total bantuan yang disalurkan kepada korban gempa Aceh memang tidak besar. Pasalnya, bantuan diambil dari anggaran Bazis DKI dan enggan membebankan ke BUMD maupun masyarakat.

"Kalau masyarakat mau menghimpun (bantuan) sendiri untuk meringankan beban saudara kita di Aceh, dipersilakan. Ini internal Pemda, kami sampaikan langsung ke sana," kata Saefullah.

Penyerahan bantuan ini didampingi Kepala Pelaksana BPBD DKI Denny Wahyu Haryanto serta kepala Bazis DKI Djubaedi Adih dan diterima oleh Sekretaris Pelaksana BPBA Aceh, Lukfandi mewakili pemerintah propinsi Aceh.

Meskipun jumlahnya kecil namun diharapkan akan bisa meringankan beban korban gempa, kata Denny Wahyu Haryanto.

Seperti diketahui, untuk tahun 2016, per 7 Oktober, pemerintah DKI menerima pendapatan berasal dari Zakat Infaq dan Sadaqah sebesar 100,3 milyar rupiah. Sedangkan pendapatan ZIS DKI pada tahun 2015 sebesar 134,3 milyar rupiah.

Pada 12 oktober lalu, DKI baru saja mengesahkan APBD perubahan sebesar 62,9 triyun rupiah.

(eko)

Alumni KAMMI Gelar Konggres Di Bandung

canindonesia.com -(Bandung)
Keluarga Besar Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) akan menggelar kongres Nasional pada 26-27 November 2016 di Kota Bandung. Konggres ini diharapkan menghasilkan gagasan perbaikan internal maupun eksternal.
Ketua Presidium Nasional KA KAMMI, Fiutyra Arsil, mengatakan terdapat tiga hal utama yang dibahas dalam kongres perdana itu. Antara lain penyampaian ide dan gagasan dari alumni, penataan organisasi, serta rekomendasi untuk bangsa.
“Untuk penyampaian gagasan dari alumni, kita menyebutnya Alumni Talk. Ide-ide yang diutarakan bertujuan bagi kejayaan negeri,” ujar Arsil dalam keterangannya, Kamis (24/11).
Alumni Talk diisi para alumni yang matang di bidang dan profesinya. Mereka berasal dari dalam dan luar negeri.
Sementara penataan organisasi, ialah sesi bagi para alumni menetapkan AD/ART. Di momen tersebut, mereka juga menyusun pembentukan model jaringan yang dibangun alumni, baik di tingkat lokal, nasional, serta internasional.
“Sesi ini merupakan penetapan platform yang jelas bagi organisasi,” kata Arsil.
Adapun perumusan rekomendasi bagi bangsa, ialah hasil refleksi, pemikiran dan respon alumni dalam menyikapi situasi kebangsaan yang tengah terjadi.
Kongres dengan tema “Merajut Karya untuk Indonesia” ini, diklaim dihadiri setidaknya 500 peserta. Mereka berasal dari masing-masing perwakilan di 34 provinsi di Indonesia. Forum ini digelar di Bandung, Jawa Barat.
(aktual.com/Dedy Kusnaedi)

Inilah Pledoi Sudarlan, Korban Diduga Akibat Kriminalisasi Kemenkumham Aceh

canindonesia.com -(Banda Aceh)

Peradilan Kasus penganiayaan oleh terdakwa Sudarlan kemarin, Selasa,(15/11/2016) digulir di PN Banda Aceh dengan agenda pembacaan pledoi nota pembelaan oleh terdakwa dan juga kuasa hukum terdakwa, Kasibun Daulay, S.H.

Kasus yang menimpa terdakwa, menurut Kasibun adalah kriminalisasi yang dilakukan oleh pejabat berseragam kemenkumham Aceh, Meurah Budiman, SH, Mh kepada warga yang menuntut haknya. “Klien kami, Sudarlan bahkan telah membuat surat pembaca di harian Serambi Indonesia pada Juli 2016. Surat pembaca ini menjadi viral di masyarakat khususnya netizen Aceh.

Pembacaan nota pembelaan (pledoi) oleh terdakwa membuat suasana sidang menjadi hening. Majelis hakim yang diketuai Hakim Totok Yanuarto, SH, MH pun terdiam mendengarkan pembelaan itu.

Berikut isi nota pembelaan terdakwa yang diperoleh saat sidang kemarin :

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Majelis hakim yang kami muliakan.

Perkenankan saya untuk menyampaikan apa yang harus saya sampaikan terhadap kasus yang menjerat saya. Sungguh, tidak ada satupun niat yang tersirat pada diri saya untuk menzalimi siapa saja, khususnya untuk saudara Meurah Budiman yang saat ini menjadi ssaksi korban untuk kassus ini.

Saya adalah seorang pemuda yang sedang belajar agama, dan mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari. Agama kami mengajarkan agar kami santun dan baik kepada semua orang. Itulah sebabnya saya memilih hidup bertetangga dengan baik. Tetangga saya juga orang baik-baik. kami biasa berbagi dan saling menyapa, dan pada akhirnya kami saling memahami. Tidak ada yang saling merasa terancam dengan keberadaan kami, saya, istri dan anak-anak saya.

Alhamdulillah, rasanya tak pantas jika ada yang merasa terancam dengan keberadaan kami.

Majelis hakim yang kami muliakan,

Pada saat kejadian perkara, saya hanyalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang direpotkan oleh ujian sidang skripsi. Lazimnya mahasiswa akhir, saya merasakan betapa kesulitan demi kesulitan tetap harus kami tempuh agar dapat mempersembahkan predikat sarjana kepada istri saya tercinta. Khusunya kepada orang tua saya, ayahanda saya yang sudah mulai berkurang kesehatannya, yang saat ini harus saya hidupi dengan penghasilan saya satu-satunya, menjual herbal dan klinik pengobatan herbal. Setelah kasus ini dialporkan oleh saudara Meurah budiman, klinik ini harus ditutup karena ketiadaan sumber penghasilan. Saya dipenjara terhadap tuduhan yang keji, melakukan penganiayaan yang seperti didakwakan oleh jaksa, begitu zalimnya saya.

Saya didakwa sebagaimana teroris yang berbahaya. Padahal faktanya saya hanyalah seorang lemah tanpa jabatan apapun, tanpa eselon, tanpa penghasilan yang memadai, berhadapan hukum dengan pejabat, seorang pengayom hukum yang bahkan sampai di tahanapun saya masih merasa diintimidasi. Begitulah lawan hukum yang saya hadapi. Sungguh sebuah kesalahan fatal bagi saya bertetangga dengan korban.

Majelis yang mulia.

Rasanya tak pantas saya didakwa dengan pasal 351 KUHP. Rasanya lebih tak pantas saya dituntut dengan hukuman satu tahun enam bulan penjara. Saya merasa bahwa, jaksa penuntut umum tidak mencari tau apa yang terjadi. Saya juga merasakan keadilan ini tergantung jabatan apa yang dimiliki oleh saksi korban. Saya mengingatkan tetangga saya, agar jangan melarang pejabat dan pegawai kemenkumham aceh untuk parkir di depan pertokoan anda. Anda tidak bisa menolak keinginan pejabat-pejabat ini.

Saya baru menyadari sesaat setelah saya dikeroyok oleh pegawai kemenkumham aceh, bahwa jangan bermain-main dengan kemenkumham aceh, karena, pengakuan oknum yang saya kenal itu, kami tau soal hukum. Bahwa saudara saksi korban adalah orang penting yang akan membahayakan kamu jika kamu di penjara nanti.

Meskipun begitu , majelis hakim yang mulia,

Penasehat hukum pada 21 Juli 2016 pernah melakukan upaya perdamaian dengan saudara Meurah Budiman dengan menjumpai pimpinan kemenkumham Aceh, Bapak Zulkifli Sh, MH ( kadiv administrasi ) didampingi oleh Pk Jailani SH, MH. Pertemuan yang sangat bernuansa kekeluargaan itu sangat membahagiakan kami. Karena kami yakin sengketa dan permasalahan hukum akan mudah diselesaikan dengan perdamaian.

Karena, Majelis hakim yang kami hormati, Selain kasus penganiayaan yang dilaporkan saudara meurah budiman terhadap saya, saya juga telah melaporkan kasus penganiayaan yang melibatkan pegawai berseragam kemenkumham aceh yang berakibat cedera dikepala dan sudah dilakukan visum. Saya menginginkan agar kasus ini tidak menyerempet lembaga Kemenkumham Aceh.

Hasil upaya perdamaian pertama di atas menghasilkan rencana pertemuan besar dengan menghadirkan secara lengkap korban dan pihak-pihak lainnya dengan agenda besar bernama perdamaian.

Kuasa hukum saya, telah datang 10 menit sebelum pertemuan itu dilakukan yang bertempat di kanwil KemenkumhamAceh. Hingga satu jam tiga puluh menit kemudian, kuasa hukum kami tidak mau dijumpai sekalipun oleh pihak kanwil kemenkum Aceh.

Saya dan kuasa telah berupaya untuk mencari jalan terbaik agar kasus ini dapat dislesaikan dengan baik dan beimbang.

Namun demikian , saya tidak memilikikekuasaan apapun untuk menahannya. Saya dan keluarga juga telah melakukan upaya perdamaian dengan mendatangi saudara meurah budiman, namun perdamaian dan upaya ini tidak masuk dalam pertimbang jaksA penuntut umum.

Saya hanya mengetahui bahwa, Allah maha melihat apa yang dilakukan hambanya. Allah akan melaknat segala kepalsuan dan kebohongan yang menzalimi hambanya.

Demikian nota pembelaan ini saya sampaikan. Semoga menjadi perhatian majelis hakim yang mulia..

Wassalamualaikum warhmatullahI wabarakatuh`

Hormat saya,

Sudarlan`

Kuasa Hukum Sudarlan, Kasibun Daulay, S.H dan Faisal Qasim, S.H menyatakan akan tetap melakukan pembelaan terbaik untuk Sudarlan.

Pledoi Sudarlan. "Saya Dianggap Seperti Teroris Yang Berbahaya"

canindonesia.com -(Banda Aceh)

Sidang kasus Sudarlan, terdakwa kasus penganiayaan terhadap pejabat Kemenkumham Aceh, kemarin. Selasa (15/11/2016) berlangsung menarik di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Sudarlan yang didampingi penasehat hukumnya, Kasibun Daulay, S.H dan Faisal qasim S.H, membacakan pledoi nota pembelaan dirinya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Beberapa pernyataan terdakwa mengagetkan pengunjung sidang.

Saat sidang baru dimulai, majelis hakim yang dipimpin Totok Yanuarto, SH, M.H.. mempersilahkan Terdakwa untuk membaca pledoinya. Sudarlan membacakan pledoinya dan didengar oleh majelis hakim dan para pengunjung sidang . Suasana hening saat terdakwa dengan terisak mengungkapkan ada upaya intimidasi kepada dirinya sejak awal pemeriksaan hingga ditahan sampai di lembaga pemasyarakatan.

Dalam pledoinya, Sudarlan merasa telah membuat kesalahan besar karena telah mendorong orang yang salah meski dirinya merasa diprovokasi saksi korban, hingga dirinya dituntut hukuman di pengadilan. Terdakwa menyesalkan telah berurusan hukum dengan pejabat sebuah lembaga pengayom hukum berseragam kemenkumham Aceh. Saksi korban yang melaporkan kasus penganiayaan itu adalah Meurah Budiman, seorang pejabat eselon III di kanwil kemenkumham Aceh yang membidangi lembaga pemasyarakatan. Terdakwa menyebutkan bahwa lawan kasusnya adalah seorang pejabat yang bisa menggunakan jabatannya untuk menghukum dirinya layaknya seorang teroris hingga dituntut oleh jaksa penuntut umum sebanyak 1 tahun enam bulan kurungan.

Dalam pledoi itu juga terdakwa menyebutkan dirinya hanya seorang yang sedang belajar dan memiliki tanggungan istri, anak yang masih bayi dan seorang tua yang menjadi tanggungannya. Sejak sudarlan ditahan, keluarga terdakwa harus menumpang hidup kepada keluarga lainnya. “Islam mengajarkan kami hidup santun dan baik dengan tetangga. Sangat aneh jika saya dianggap mengancam bagi pejabat kemenkum Aceh itu.” Kata sudarlan kecewa.

Sementara itu kuasa hukum Sudarlan, Kasibun Daulay, yang didampingi Faisal Qasim, S.H, menyesalkan Jaksa Penuntut Umum yang tidak berpedoman pada hal-hal yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan. Kasibun menegaskan penasehat hukum tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan dalam tuntutannya, dakwaannya psl 351 ayat (1) telah terbukti secara sah dan meyakinkan . “Karena mengingat fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara sah dan menyakinkan mengenai kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dengan dakwaannya. Tuntutan hukum satu tahun enam bulan kurungan itu sama dengan membunuh masa depan terdakwa sekaligus menghukum istri, anak, dan ayahanda sudarlan yang telah mulai renta”

Kasibun menyebutkan dalam pledoinya, hasil pemeriksaan saksi, termasuk saksi korban, Meurah Budiman, telah membantah sendiri adanya pemukulan dan perlakuan keji terdakwa. “terdakwa diperlakukan tidak adil. Jaksa Penuntut Umum abaikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangaan.

Mualem Menang, Pemerintah Pusat Harus Perlakukan Aceh Secara Adil

canindonesia.com - (Jakarta)

Pengamat Sosial Politik Aceh DR.Husnan Harun, ST., MP, dalam pernyataannya melalui rilis yang dikirim kepada media ini, kamis (6/10/2016) menyebutkan, dinamika politik Aceh menjelang pilkada 2017 masih dalam kondisi stabil dan jauh dari konflik horizotal. Seluruh Calon Gubernur yang akan tampil dalam kontestasi politik Pilkada 2017 menyampaikan visi misi yang mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ).

Husnan Harun menyampaikan bahwa jika dilihat dari semua kontestan dan dukungan politik, pasangan calon Muzakir Manaf -T.A Khalid yang didukung oleh partai-partai oposisi di Pemerintah Pusat justru memiliki peluang menang lebih besar dengan beberapa alasan di lapangan. Begitupun Husnan tidak ingin berspekulasi akan adanya perlakuan tidak adil kepada Aceh jika Mualem menang.

"Pemeritah harus bisa memberi kepastian psikologis kepada Aceh akan memperlakukan propinsi Aceh tanpa ada diskriminasi baik dalam hal anggaran maupun pembangunan pada umumnya"

Menurut Husnan, pasangan calon Muzakir Manaf-TA memiliki performa yang lebih meyakinkan karena mereka adalah petahana dan pemenang pemilu di Aceh dengan perolehan kursi terbesar". tulis Husnan dalam rilisnya.

"Proses pencalonan paslon ini tanpa riak dan tanpa bongkar pasang tentang siapa calon pasangan dan partai pendukung sebagaimana calon lainnya. Mereka memilih partai pendukung yang solid dan itu sudah jauh hari dimulai. Pada akhirnya kita tau, Mualem bersama siapa."

Secara media, Mualem, sebutan Muzakir Manaf, mampu bangun isue secara massif melalui relawan dan dukungan tim media yang baik. Secara jaringan, Partai Aceh memiliki jaringan akar rumput yang luas dan merata di seluruh Aceh.

"Jangan lupa, Muzakir Manaf, meskipun ketua partai satu-satunya yang boleh mencalonkan sendiri kandidat gubernurnya dan tanpa perlu bantuan partai lain, ternyata justru menggandeng partai pendukung sebagai penghormatan demokratisasi yang elegan" lanjut Husnan.

"Meski begitu, pasangan calon Muzakir Manaf-TA harus mampu merawat kesolidan massa di akar rumput. "Politik tidak selalu hitam putih, dinamikanya begitu cepat"

Lebih lanjut DR. Husnan Harun menyarankan agar rakyat Aceh sendiri haruslah memulai membangun karakter diri sendiri yang tidak tergantung dengan sumber dana dari luar Aceh. karena keterbatasan anggaran dibanding kebutuhan yang tidak terbatas.

"Kita harus berkaca kepada nenek moyang kita dulu, ada nilai-nilai kegigihan, kemandirian, dan harga diri untuk bisa bertahan tanpa mengorbankan eksistensi. Ulama berperan mengayomi dan membina spritualitas. Nelayan harus mandiri secara maritim. Polisi dan TNI dengan jiwa pengabdiannya yang perkasa. Kaum propfesional yang mendapatkan panggung yang luas untuk berkarya. Pelajar dan mahasiswa berprestasi dalm semua bidang studinya. Semua elemen masyarakat mendapatkan dan mengambil panggung yang terbaik. Pemerintah wajib memfasilitasinya"

DR. Husna Harun menyampaikan harapannya agar perdamaian yang selama ini dinikmati dapat terus terjaga.