2016
Twitter Facebook

12.34 ,

canindonesia.com -

Kemenangan tentara rezim Suriah atas Aleppo Timur disambut meriah oleh Presiden Iran, Hasan Rowhani dan sekutunya Presiden Rusia Vladimir Putin. Mereka nyatakan akan lanjutkan kerjasama militer,  sebagaimana disebut media Iran pada Ahad (25/12/2016).


"Kemenangan ini mengirimkan pesan bahwa teroris tidak berhasil merebut simpati. Kita harus menghentikan teroris menggunakan gencatan senjata untuk membangun kembali kekuatan mereka dan menciptakan basis baru di daerah lain di Suriah, "kata Rowhani dalam pernyatannya kepada Putin pada Sabtu malam seperti disampaikan  Al Arabiya, Ahad (25/12/2016).


Al Arabiya juga mengungkap, bahwa Putin menyambut kekalahan pasukan pemberontak di kota kedua terbesar Suriah itu dan mengatakan kerjasama antara Teheran dan Moskow akan terus dilakukan sampai batas waktu tidak terbatas. Iran dan Rusia menjadi sekutu kuat  bagi Bashar Assad dalam menghadapi pemberontak di Suriah. kedua negara ini awalnya membantah terlibat jauh dalam perang yang telah menewaskan puluhan ribu orang itu. Rusia terlibat aktif membela sekutunya sejak September 2015. Sedang Iran diduga telah terlibat jauh sejak Bashar Assad berkuasa dan belum terjadi pemberontakan di negeri itu namun telah menghabiskan bertahun lamanya untuk membantah berita itu. . 

Sebelumnya dikhabarkan, pemberontak dari kalangan sunny berhasil dipukul mundur dari Aleppo Timur dengan pembumihangusan wilayah itu melalui serangan udara Rusia. Namun berdasarkan laporan media Muslim, tentara syiah Iran dan Rusia bukan hanya mengincar pemberontak, namun menculik warga yang berusaha keluar dari wilayah itu. Sebanyak 800 orang laki-laki telah dipaksa keluar oleh kelompok Syiah dari barisan pengungsi dan hingga kini belum diketahui nasibnya. 

Tentara Suriah pekan ini merebut kembali kendali timur Aleppo, yang telah diambil alih oleh kelompok pemberontak sejak pertengahan 2012. Pengambilalihan juga dilalui dengan serangan dahsyat selama sebulan yang telah menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi meninggalkan rumahnya masing-masing. 


Twitter Facebook

17.53 , , ,

canindonesia.com -
Pilkada sejatinya adalah pertarungan ide dan gagasan. Dimulai dengan interaksi positif kandidat dengan masyarakat selama lima tahun sebelum kontestasi dimulai. Namun dalam sistem demokrasi, petarungan itu tidak an sich sekedar ide dan gagasan, melainkan idiologi dalam perpektif masa depan dan, sedikit jual beli. Itulah yang terjadi di dunia, wabil khusus di Aceh sebagai miniatur demokrasi  keberpihakan berdasarkan idiologi. Toolnya adalah ide dan gagasan.
Banda aceh sebagai peserta pilkada pada awal tahun 2017 yang akan datang juga telah melalui tahapan-tahapan pilkada yang cukup menarik. Mulai dari tawaran calon kepala daerah kepada publik untuk dilirik  oleh partai maupun perorangan, juga sambutan positif masyarakat dihiasi intrik yang lazim dalam sebuah demokrasi.
Namun semakin mendekati akhir tahapan pilkada kota Banda Aceh, kontestasi memasuki masa menentukan : calon walikota yang pada awalnya ramai, kini mengekerucut head to head antara Illiza Saadudin Djamal (incumbent) dengan Aminullah Usman. Head to head menjadikan konstetasi semakin tajam dan penting. Masyarakat mendapatkan perbandingan diantara dua calon hingga keniscayaan membuat friksi secara sosial.
Yang ditakutkan dalam sebuah pesta demokrasi adalah black campaign, dan itu yang terjadi. Illiza dan Aminullah Usman terpapar soal serius yang menguras energi dan jauh dari substansi demokrasi.
Adalah Illiza yang menjadi terdakwa atas serangan isue kepemimpinan  perempuan. Isue ini  dimainkan melalui ekspose sosial media dengan cara yang tidak dewasa. Pasalnya, di grass road, terjadi pembentukan opini menyesatkan hingga manipulasi pernyataan narasumber dan tentu dapat berakibat hukum serius kepada pidana umum maupun pidana pemilu/pilkada. Meskipun di kalangan ulama masa lalu terjadi beda pendapat soal kepemimpinan perempuan berdasarkan fiqh, namun isue ini sepertinya efektif menimbulkan sikap emosional masyarakat. Syukurlah, ruang perbedaan pendapat ternyata dilewati begitu indah oleh ulama Aceh masa itu.
Begitupun terhadap Aminullah Usman yang menjadi tertuduh atas jabatan dirinya pernah memimpin perbankan konvensional bernama Bank Aceh untuk sekian lama. Pada masa Aminullah memimpin Bank plat merah ini, Bank Aceh banyak mengalami kemajuan pesat sekaligus menjadi titik lemah Aminullah yang dianggap sukses membangun sistem yang sadar atau tidak sadar bermuatan riba di Aceh yang saat itu belum menjadi sorotan publik. Seiring kemajuan dan intepretasi publik terhadap kesadaran dalam kehidupan beragama, maka Riba bukan hanya dilarang, namun diperangi Allah dan digugat publik sepuluh tahun terakhir. Gerakan anti riba menjadi trend lima tahun terakhir yang mempengaruhi kebijakan Bank Aceh untuk merubah sistemnya dari konvensional menjadi sistem syariah melalui proses konversi yang begitu panjang, rumit dan sikap berat hati sebagian pemerintah daerah sebagai pemilik saham. Aminullah terjebak sebagai Ikon penting Bank Konvensional ini.
Dua isue ini akhirnya menjauhkan kita kepada substansi persoalan di ibu kota Propinsi Aceh. Di sini ada kewajiban masyarakat melalui media untuk menjaga soliditas hingga pasca pilkada. Karena perbedaan pilihan sejatinya tidak mengurangi kewajiban menjaga ibukota propinsi ini sebagai ikon serambi Mekah. Karena bagaimanpun isue Islam dan sekulerisme akan terus berbenturan, terlebih untuk penguasan pengaruh di daerah yang tidak terlepas dari politik nasional.
Penyelesaian persoalan black campign ini tentu tak segampang kita membalikkan telapak tangan. Kepercayaan publik akan muncul bukan dari sikap saling mencari kesalahan, melainkan pelayanan publik dalam orientasi pembangunan keummatan. Illiza sudah menawarkan apa dan Aminullah sudah melakukan apa.  Publik tak perlu mengerutkan kening untuk menilainya. Memilih salah satu berdasarkan fiqh aulawiyat, memilih satu yang lebih Menjamin Keselamatan daripada kerusakan. 

Maka, tak ada pilihan lain, kedua calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pesta demokrasi ini harus mampu menunjukkan sikap kenegarawanannya untuk merajut mimpi yang sebentar lagi terbentang untuk diselesaikan. Antara pemimpin perempuan dan pemimpin riba, kita perlu dewasa.   (editorial CAN Indonesia)
Twitter Facebook

14.03

canindonesia.com - (Banda Aceh)

Program Hutan Wakaf yang digagas para voluntir di Aceh segera akan terwujud. Sebanyak satu hektar lahan wakaf pekan ini akan dibebaskan sebagai  pilot project inisatif konservasi berbasis wakaf yang disebut hutan wakaf. Demikian disampaikan salah seorang voluntir hutan wakaf, Akmal Senja, di jumpai di ruang kerjanya di Banda Aceh, Sabtu (24/12/2016). 

"Konsepnya, lahan tidak produktif akan dikonversi menjadi lahan produktif berupa hutan yang berfungsi ekologis. Nantinya hutan ini akan diwakafkan kembali kepada masyarakat setempat untuk dapat dimanfaatkan" jelas Akmal.

"Hutan Wakaf bukan berarti tidak boleh ditebang. Ada sebagian pohon yang bisa ditebang dan dimanfaatkan sebagai papan keranda (mayat) bagi masyarakat setempat. Juga ada buah-buahan dan beberapa jenis tanaman obat yang bisa dimanfaatkan seluas-luasnya bagi masyarakat sekitar. Disamping pohon inti seperti Ficus (bak ara) sebagai infiltrasi air, pakan burung dan primata yang harus tetap dijaga kelestariannya  dan tidak boleh ditebang".

Akmal menjelaskan, inisiatif  hutan wakaf sudah digagas sejak tahun 2012 dengan melibatkan beberapa voluntir dari Aceh yang didukung voluntir nasional bahkan luar negeri.

"Kami menghimpun bantuan dana dari para donatur secara personal dengan mewakafkan sebagian dana mereka untuk pembebasan lahan. Untuk tahap pertama, lahan yang akan dibebaskan seluas satu hektar berlokasi di Jantho Aceh Besar."

Akmal menegaskan, inisiatif hutan wakaf ini akan menjadi milik bersama masyarakat, voluntir, dan para pecinta lingkungan sebagai upaya  membangun hutan berkelanjutan.

Akmal mengutip sebuah hadits Nabi, "Seandainya besok adalah hari kiamat dan di tangan salah seorang dari kalian ada benih tumbuhan, maka hendaklah dia menanamnya. Barang siapa yang menanam pohon dan menabur benih, kemudian hasilnya dimakan manusia, burung, atau binatang lain, maka itu merupakan sedekah baginya". (nh) 



Twitter Facebook

13.22 , ,

canindonesia.com - (Banda Aceh)

Posko PKS Aceh Peduli Musibah Gempa Pidie Jaya melalui ketua humasnya, Nourman Hidayat, hari ini, Sabtu (24/12/2016) menjabarkan aktivitas posko selama 20 hari masa tanggap darurat  gempa Pidie Jaya yang terjadi 7 Desember 2016 lalu.

Disebutkan, selain  program bantuan sembako, layanan kesehatan, trauma healing dan rotasi relawan Pks seluruh kabupaten kota di Aceh, relawan posko pusat telah pula menyelesaikan 30 buah rumah tenda darurat untuk pengungsi di Pidie Jaya. Rumah tenda darurat ini dibangun dengan menggunakan sumbangan masyarakat luas yang dititip melalui posko PKS di seluruh Indonesia.

"Kita membangun rumah tenda darurat awalnya atas permintaan para donatur yang mengirimkan sumbangannya kepada rekening PKS. Meskipun jumlah nominalnya kecil, namun, sesuai namanya, rumah tenda darurat, diharapkan pemerintah daerah akan menggantikannya dengan rumah yang lebih baik lagi" tulisnya.

Sementara itu, Dedi Daud, koordinator relawan di posko pusat PKS saat dikonfirmasi menyebutkan, rumah darurat ini dibangun dengan nilai tiga juta rupiah setiap rumahnya, menggunakan terpal tenda dengan alas tenda yang sederhana. 

"Masyarakat sangat trauma akan terjadi gempa susulan yang bisa terjadi pada waktu yang tidak terduga, sehingga rumah tenda darurat lebih menentramkan bagi penghuninya" kata Dedi menjelaskan. Hingga kini telah terjadi gempa besar lebih dari tiga kali di Kabupaten baru pemekaran ini. 
Dedi menjelaskan PKS akan melanjutkan pembangunan rumah tenda darurat sampai kondisi lebih baik dan sepenuhnya tertangani.

Sebelumnya diberitakan, gempa berkekuatan 6,4 skala richter mengguncang kabupaten Pidie Jaya yang menewaskan lebih dari 100 jiwa. Khawatir terjadinya gempa sususlan, masyarakat memilih untuk tinggal di tenda-tenda darurat di seluruh wilayah kabupaten terdampak bencana gempa.


Twitter Facebook

18.14 ,

canindonesia.com - (Aceh)
Posko PKS Aceh Peduli pengungsi Musibah Gempa Pidie Jaya, sampai hari ini, Jumat (23/12/2016) masih melayani masyarakat di kabupaten terkena gempa besar pada 7 Deseber lalu. 
Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh, mulai dari membuka nomor rekening khusus untuk donasi, trauma healing kepada anak-anak dan orang tua, pembangunan rumah darurat, bantuan makanan, hingga pelayanan kesehatan.

Koordinator pusat Posko PKS Aceh, Khairul Amal, melalui pesan singkatnya menyebutkan, posko ini setiap harinya diisi oleh banyak relawan PKS yang datang dari seluruh Aceh secara bergiliran. Bahkan, sebutnya, beberapa propinsi di Indonesia juga mengirimkan relawannya untuk membantu posko di sini.

“Posko ini akan selalu melayani masyarakat sampai batas waktu yang tidak ditentukan dengan melihat  kondisi di lapangan" kata Khairul Amal.

"Setiap DPD PKS mengirimkan relawannya, termasuk pengurus daerahnya untuk membantu masyarakat Pidie Jaya. Hingga kini tercatat ratusan relawan telah berbagi tugas secara bergiliran. Mereka datang dan bertugas dengan diatur rotasinya oleh posko pusat PKS Aceh di Meureudu. Untuk biaya transportasi, mereka membiayai diri mereka sendiri”

Beberapa propinsi pernah kirimkan relawannya ke Aceh diantaranya, kalimantan timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau,  kepulauan Riau, dan beberapa propinsi dan kabupaten lain di Indonesia. Mereka datang sekaligus membawakan bantuan sumbangan kader, simpatisan, dan masyarakat melalui PKS di Daerah.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Pidie Jaya , Mukhlis sulaiman, menyatakan, dirinya merasa berterima kasih atas kehadiran seluruh relawan yang datang ke kabupaten ini. Mukhlis menyebutkan, untuk saat ini status tanggap darurat sudah selesai. “Ini masa transisi untuk percepatan pembangunan dan rehab rekon”. Katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, musibah gempa Pidie Jaya telah merenggut lebih dari 100 korban jiwa masyarakat di kabupaten Pidie Jaya, Pidie, dan kabupaten Bireuen. (hen)


Twitter Facebook

17.18 ,

canindonesia.com - (Jakarta)

 Pemerintah Propinsi DKI Jakarta hari ini, Jumat (23/12/2016) menyerahkan bantuan dana untuk korban gempa Pidie Jaya sebesar 250 juta rupiah. Namun pemerintah menggunakan dana Zakat infaq sadaqah, dan enggan menggunakan dana APBD DKI. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah DKI, Saefullah kepada awak media.
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu mengatakan, total bantuan yang disalurkan kepada korban gempa Aceh memang tidak besar. Pasalnya, bantuan diambil dari anggaran Bazis DKI dan enggan membebankan ke BUMD maupun masyarakat.

"Kalau masyarakat mau menghimpun (bantuan) sendiri untuk meringankan beban saudara kita di Aceh, dipersilakan. Ini internal Pemda, kami sampaikan langsung ke sana," kata Saefullah.

Penyerahan bantuan ini didampingi Kepala Pelaksana BPBD DKI Denny Wahyu Haryanto serta kepala Bazis DKI Djubaedi Adih dan diterima oleh Sekretaris Pelaksana BPBA Aceh, Lukfandi mewakili pemerintah propinsi Aceh.

Meskipun jumlahnya kecil namun diharapkan akan bisa meringankan beban korban gempa, kata Denny Wahyu Haryanto.

Seperti diketahui, untuk tahun 2016, per 7 Oktober, pemerintah DKI menerima pendapatan berasal dari Zakat Infaq dan Sadaqah sebesar 100,3 milyar rupiah. Sedangkan pendapatan ZIS DKI pada tahun 2015 sebesar  134,3 milyar rupiah.
Pada 12 oktober lalu, DKI baru saja mengesahkan APBD perubahan sebesar 62,9 triyun rupiah.
(eko)

Twitter Facebook

08.32

canindonesia.com -(Bandung)
Keluarga Besar Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) akan menggelar kongres Nasional pada 26-27 November 2016  di Kota Bandung. Konggres ini diharapkan menghasilkan gagasan perbaikan internal maupun eksternal.
Ketua Presidium Nasional KA KAMMI, Fiutyra Arsil, mengatakan terdapat tiga hal utama yang dibahas dalam kongres perdana itu. Antara lain penyampaian ide dan gagasan dari alumni, penataan organisasi, serta rekomendasi untuk bangsa.
“Untuk penyampaian gagasan dari alumni, kita menyebutnya Alumni Talk. Ide-ide yang diutarakan bertujuan bagi kejayaan negeri,” ujar Arsil dalam keterangannya, Kamis (24/11).
Alumni Talk diisi para alumni yang matang di bidang dan profesinya. Mereka berasal dari dalam dan luar negeri.
Sementara penataan organisasi, ialah sesi bagi para alumni menetapkan AD/ART. Di momen tersebut, mereka juga menyusun pembentukan model jaringan yang dibangun alumni, baik di tingkat lokal, nasional, serta internasional.
“Sesi ini merupakan penetapan platform yang jelas bagi organisasi,” kata Arsil.
Adapun perumusan rekomendasi bagi bangsa, ialah hasil refleksi, pemikiran dan respon alumni dalam menyikapi situasi kebangsaan yang tengah terjadi.
Kongres dengan tema “Merajut Karya untuk Indonesia” ini, diklaim dihadiri setidaknya 500 peserta. Mereka berasal dari masing-masing perwakilan di 34 provinsi di Indonesia. Forum ini digelar di Bandung, Jawa Barat.
(aktual.com/Dedy Kusnaedi)
Twitter Facebook

12.05 ,

canindonesia.com -(Banda Aceh)


             Peradilan Kasus penganiayaan oleh terdakwa Sudarlan  kemarin, Selasa,(15/11/2016) digulir di  PN Banda Aceh dengan agenda pembacaan pledoi nota pembelaan oleh terdakwa dan juga kuasa hukum terdakwa, Kasibun Daulay, S.H.
           Kasus yang menimpa terdakwa, menurut Kasibun adalah kriminalisasi yang dilakukan oleh pejabat berseragam kemenkumham Aceh, Meurah Budiman, SH, Mh kepada warga yang menuntut haknya. “Klien kami, Sudarlan bahkan telah membuat surat pembaca di harian Serambi Indonesia pada Juli 2016. Surat pembaca ini menjadi viral di masyarakat khususnya netizen Aceh.
Pembacaan nota pembelaan (pledoi) oleh terdakwa membuat suasana sidang menjadi hening. Majelis hakim yang diketuai Hakim  Totok Yanuarto, SH, MH pun terdiam mendengarkan pembelaan itu.
Berikut isi nota pembelaan terdakwa yang diperoleh saat sidang kemarin :

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Majelis hakim yang kami muliakan.
Perkenankan saya untuk menyampaikan apa yang harus saya sampaikan terhadap kasus yang menjerat saya. Sungguh, tidak ada satupun niat yang tersirat pada diri saya untuk menzalimi siapa saja, khususnya untuk saudara Meurah Budiman yang saat ini menjadi ssaksi korban untuk kassus ini.
Saya adalah seorang pemuda yang sedang belajar agama, dan mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari. Agama kami mengajarkan agar kami santun dan baik kepada semua orang. Itulah sebabnya saya memilih hidup bertetangga dengan baik. Tetangga saya juga orang baik-baik. kami biasa berbagi dan saling menyapa, dan pada akhirnya kami saling memahami. Tidak ada yang saling merasa terancam dengan keberadaan kami, saya, istri dan anak-anak saya.
Alhamdulillah,  rasanya tak pantas jika ada yang merasa terancam dengan keberadaan kami.
Majelis hakim yang kami muliakan,
Pada saat kejadian perkara, saya hanyalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang direpotkan oleh ujian sidang skripsi. Lazimnya mahasiswa akhir, saya merasakan betapa kesulitan demi kesulitan tetap harus kami tempuh agar dapat mempersembahkan predikat sarjana kepada istri saya tercinta. Khusunya kepada orang tua saya, ayahanda saya yang sudah mulai berkurang kesehatannya, yang saat ini harus saya hidupi dengan penghasilan saya satu-satunya, menjual herbal dan klinik pengobatan herbal. Setelah kasus ini dialporkan oleh saudara Meurah budiman, klinik ini harus ditutup karena ketiadaan sumber penghasilan. Saya dipenjara terhadap tuduhan yang keji, melakukan penganiayaan yang seperti didakwakan oleh jaksa, begitu zalimnya saya.
Saya didakwa sebagaimana teroris yang berbahaya. Padahal faktanya saya hanyalah seorang lemah tanpa jabatan apapun, tanpa eselon, tanpa penghasilan yang memadai, berhadapan hukum dengan pejabat, seorang  pengayom hukum yang bahkan sampai di tahanapun saya masih merasa diintimidasi. Begitulah lawan hukum yang saya hadapi. Sungguh sebuah kesalahan fatal bagi saya bertetangga dengan korban.
Majelis yang mulia.
Rasanya tak pantas saya didakwa dengan pasal 351 KUHP. Rasanya lebih tak pantas saya dituntut dengan hukuman satu tahun enam bulan penjara. Saya merasa bahwa, jaksa penuntut  umum tidak mencari tau apa yang terjadi. Saya juga merasakan keadilan ini tergantung jabatan apa yang dimiliki oleh saksi korban. Saya mengingatkan tetangga saya, agar jangan melarang pejabat dan pegawai kemenkumham aceh untuk parkir di depan pertokoan anda. Anda tidak bisa menolak keinginan pejabat-pejabat ini.
Saya baru menyadari sesaat setelah saya dikeroyok oleh pegawai kemenkumham aceh, bahwa jangan bermain-main dengan kemenkumham aceh, karena, pengakuan oknum yang saya kenal itu, kami tau soal hukum. Bahwa saudara saksi korban adalah orang penting yang akan membahayakan kamu jika kamu di penjara nanti.
Meskipun begitu , majelis hakim yang mulia,
Penasehat hukum pada 21 Juli 2016 pernah melakukan upaya perdamaian dengan saudara Meurah Budiman dengan menjumpai pimpinan kemenkumham Aceh, Bapak Zulkifli Sh, MH ( kadiv administrasi ) didampingi oleh Pk Jailani SH, MH. Pertemuan yang sangat bernuansa  kekeluargaan itu sangat membahagiakan kami. Karena kami yakin sengketa dan permasalahan hukum akan mudah diselesaikan dengan perdamaian.
Karena, Majelis hakim yang kami hormati, Selain kasus penganiayaan yang dilaporkan saudara meurah budiman terhadap saya, saya juga telah melaporkan kasus penganiayaan yang melibatkan pegawai berseragam kemenkumham aceh yang berakibat cedera dikepala dan sudah dilakukan visum. Saya menginginkan agar kasus ini tidak menyerempet lembaga Kemenkumham Aceh.
Hasil upaya perdamaian pertama di atas menghasilkan rencana pertemuan besar dengan menghadirkan secara lengkap korban dan pihak-pihak lainnya dengan agenda besar bernama perdamaian.
Kuasa hukum saya, telah datang 10 menit sebelum pertemuan itu dilakukan yang bertempat di kanwil KemenkumhamAceh. Hingga satu jam tiga puluh menit kemudian, kuasa hukum kami tidak mau dijumpai sekalipun oleh pihak kanwil kemenkum Aceh.
Saya dan kuasa telah berupaya untuk mencari jalan terbaik agar kasus ini dapat dislesaikan dengan baik dan beimbang.
Namun demikian , saya tidak memilikikekuasaan apapun untuk menahannya. Saya dan keluarga juga telah melakukan upaya perdamaian dengan mendatangi saudara meurah budiman, namun perdamaian dan upaya ini tidak masuk dalam pertimbang jaksA penuntut umum.
Saya hanya mengetahui bahwa, Allah maha melihat apa yang dilakukan hambanya. Allah akan melaknat segala kepalsuan dan kebohongan yang menzalimi hambanya.
Demikian nota pembelaan ini saya sampaikan. Semoga menjadi perhatian majelis hakim yang mulia..
Wassalamualaikum warhmatullahI wabarakatuh`
Hormat saya,
Sudarlan`

Kuasa Hukum Sudarlan, Kasibun Daulay, S.H dan Faisal Qasim, S.H menyatakan akan tetap melakukan pembelaan terbaik untuk Sudarlan.




Twitter Facebook

12.01 ,

canindonesia.com -(Banda Aceh)


Sidang kasus Sudarlan, terdakwa kasus penganiayaan terhadap pejabat Kemenkumham Aceh, kemarin. Selasa (15/11/2016) berlangsung menarik di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Sudarlan yang didampingi penasehat hukumnya, Kasibun Daulay, S.H dan Faisal qasim S.H, membacakan pledoi nota pembelaan dirinya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Beberapa pernyataan terdakwa  mengagetkan pengunjung sidang.
Saat sidang baru dimulai, majelis hakim yang dipimpin Totok Yanuarto, SH, M.H.. mempersilahkan Terdakwa  untuk membaca pledoinya. Sudarlan membacakan pledoinya dan didengar oleh majelis hakim dan para pengunjung sidang . Suasana hening saat terdakwa dengan terisak mengungkapkan  ada upaya intimidasi kepada dirinya sejak awal pemeriksaan hingga ditahan sampai di lembaga pemasyarakatan.
Dalam pledoinya, Sudarlan merasa telah membuat kesalahan besar karena telah mendorong orang yang salah meski dirinya merasa diprovokasi saksi korban, hingga dirinya dituntut hukuman di pengadilan. Terdakwa menyesalkan telah berurusan hukum dengan pejabat sebuah lembaga pengayom hukum berseragam kemenkumham Aceh. Saksi korban yang melaporkan kasus penganiayaan itu adalah Meurah Budiman, seorang pejabat eselon III di kanwil kemenkumham Aceh yang membidangi lembaga pemasyarakatan. Terdakwa menyebutkan bahwa lawan kasusnya adalah seorang pejabat yang bisa menggunakan jabatannya untuk menghukum dirinya layaknya seorang teroris hingga dituntut oleh jaksa penuntut umum sebanyak 1 tahun enam bulan kurungan.
Dalam pledoi itu juga terdakwa menyebutkan dirinya hanya seorang yang sedang belajar  dan memiliki tanggungan istri, anak yang masih bayi dan seorang tua yang menjadi tanggungannya. Sejak sudarlan ditahan, keluarga terdakwa harus menumpang hidup kepada keluarga lainnya. “Islam mengajarkan kami hidup santun dan baik dengan tetangga. Sangat aneh jika saya dianggap mengancam bagi pejabat kemenkum Aceh itu.” Kata sudarlan kecewa.
Sementara itu kuasa hukum Sudarlan, Kasibun Daulay, yang didampingi Faisal Qasim, S.H, menyesalkan Jaksa Penuntut Umum  yang tidak berpedoman pada hal-hal yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan. Kasibun menegaskan penasehat hukum  tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan dalam tuntutannya, dakwaannya psl 351 ayat (1)  telah terbukti secara sah dan meyakinkan . “Karena mengingat fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara sah dan menyakinkan mengenai kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dengan dakwaannya.  Tuntutan hukum satu tahun enam bulan kurungan  itu sama dengan membunuh masa depan terdakwa sekaligus menghukum istri, anak, dan ayahanda sudarlan yang telah mulai renta”
Kasibun menyebutkan dalam pledoinya, hasil pemeriksaan saksi, termasuk saksi korban, Meurah Budiman, telah membantah sendiri adanya pemukulan dan  perlakuan keji terdakwa. “terdakwa diperlakukan tidak adil. Jaksa Penuntut Umum abaikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangaan.
Twitter Facebook

17.17

canindonesia.com - (Jakarta)
    Pengamat Sosial Politik Aceh DR.Husnan Harun, ST., MP, dalam pernyataannya melalui rilis yang dikirim kepada media ini, kamis (6/10/2016) menyebutkan, dinamika politik Aceh menjelang pilkada 2017 masih dalam kondisi stabil dan jauh dari konflik horizotal. Seluruh Calon Gubernur yang akan tampil dalam kontestasi politik Pilkada 2017 menyampaikan visi misi yang mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ). 

Husnan Harun menyampaikan bahwa jika dilihat dari semua kontestan dan dukungan politik, pasangan calon Muzakir Manaf -T.A Khalid yang didukung oleh partai-partai oposisi di Pemerintah Pusat justru memiliki peluang menang lebih besar dengan beberapa alasan di lapangan. Begitupun Husnan tidak ingin berspekulasi akan adanya perlakuan tidak adil kepada Aceh jika Mualem menang. 

"Pemeritah harus bisa memberi kepastian psikologis kepada Aceh akan memperlakukan propinsi Aceh tanpa ada diskriminasi baik dalam hal anggaran maupun pembangunan pada umumnya"

Menurut Husnan, pasangan calon Muzakir Manaf-TA memiliki performa yang lebih meyakinkan karena mereka adalah petahana dan pemenang pemilu di Aceh dengan perolehan kursi terbesar". tulis Husnan dalam rilisnya. 

"Proses pencalonan paslon ini tanpa riak dan tanpa bongkar pasang tentang siapa calon pasangan dan partai pendukung sebagaimana calon lainnya. Mereka memilih partai pendukung yang solid dan itu sudah jauh hari dimulai. Pada akhirnya kita tau, Mualem bersama siapa." 

Secara media, Mualem, sebutan Muzakir Manaf, mampu bangun isue secara massif melalui relawan dan dukungan tim media yang baik. Secara jaringan, Partai Aceh memiliki jaringan akar rumput yang luas dan merata di seluruh Aceh.

"Jangan lupa, Muzakir Manaf, meskipun ketua partai satu-satunya yang boleh mencalonkan sendiri kandidat gubernurnya dan tanpa perlu bantuan partai lain, ternyata justru menggandeng partai pendukung sebagai penghormatan demokratisasi yang elegan" lanjut Husnan.  

"Meski begitu, pasangan calon Muzakir Manaf-TA harus mampu merawat kesolidan massa di akar rumput. "Politik tidak selalu hitam putih, dinamikanya begitu cepat" 

Lebih lanjut DR. Husnan Harun menyarankan agar rakyat Aceh sendiri haruslah memulai membangun karakter diri sendiri yang tidak tergantung dengan sumber dana dari luar Aceh. karena keterbatasan anggaran dibanding kebutuhan yang tidak terbatas. 

"Kita harus berkaca kepada nenek moyang kita dulu, ada nilai-nilai kegigihan, kemandirian, dan harga diri untuk bisa bertahan tanpa mengorbankan eksistensi. Ulama berperan mengayomi dan membina spritualitas. Nelayan harus mandiri secara maritim. Polisi dan TNI dengan jiwa pengabdiannya yang perkasa. Kaum propfesional yang mendapatkan panggung yang luas untuk berkarya. Pelajar dan mahasiswa berprestasi dalm semua bidang studinya. Semua elemen masyarakat mendapatkan dan mengambil panggung yang terbaik. Pemerintah wajib memfasilitasinya" 

DR. Husna Harun menyampaikan harapannya  agar perdamaian yang selama ini dinikmati dapat terus terjaga. 

Twitter Facebook

11.34 , ,

canindonesia.com - (oleh Faisal Ibn Saby)

      Partai Amanah Negara (yang kemudian disebut dengan AMANAH) merupakan sebuah partai politik baru di Malaysia yang lahir dari rasa ketidakpuasan sebagian masyarakat Malaysia terhadap kondisi perpolitikan terutama politik islam yang selama ini diwakili oleh PAS. Gejolak dan gesekan antara kelompok konservatif dan progresif dalam tubuh PAS sudah terjadi sejak Nik Aziz masih hidup. Namun kharismatik beliau sebagai seorang ulama mampu meredam semua gejolak di dalam tubuh PAS, tapi tidak setelah beliau wafat. Puncaknya pada saat pemilihan Presiden PAS dalam Muktamar Tahunan PAS tahun 2015 silam.
         AMANAH yang dideklarasikan pada Tanggal 16 September 2015 hampir boleh dikatakan merupakan pecahan dari PAS. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pendiri AMANAH merupakan “veteran” dari PAS. Apalagi hingga saat ini tongkat komando tertinggi AMANAH dipegang oleh Tuan Haji Mohammad Sabu yang dulunya beliau adalah Timbalan Presiden PAS.
         Sejarah awal penumbuhan AMANAH terbilang cukup sukses. Sebuah gerakan sosial dihadirkan ke ruang publik Malaysia dengan slogan “GERAKAN HARAPAN BARU” sebagai solusi terhadap carut marutnya kondisi politik dan ekonomi di Malaysia. Ternyata hal ini mendapat respon positif dari masyarakat Malaysia. Pada Tanggal 31 Agustus 2015 Gerakan Harapan Baru berhasil mengakuisisi Partai Pekerja Malaysia yang telah lama vakum dengan sebuah kesepakatan untuk tidak bekerjasama dengan Barisan Nasional (BN) dan United Malays National Organitation (UMNO) serta mengganti logo dan nama menjadi PARTAI AMANAH NEGARA dua minggu kemudian.

Issue dan Kebijakan Politik AMANAH

          Masih terlalu dini untuk menilai dan memvonis kerja politik AMANAH dalam usianya yang masih terlalu muda. PRU-13 berlangsung tanpa keikutsertaan AMANAH, namun demikian AMANAH memiliki 6 kursi Ahli Parlemen Malaysia dan 7 kursi Dewan Undangan Negeri yang diperoleh sebelum berpisah dengan PAS. Sebagai new coommer dalam dunia politik Malaysia, AMANAH memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak dalam memenuhi tuntukan publik Malaysia.
          Issue perebutan kekuasaan dan jabatan ditubuh PAS yang kemudian berujung pada perpecahan menjadi issue sensitif yang tidak dapat dihindari. AMANAH dianggap sebagai barisan sakit hati yang kalah dalam Mukhtamar pemilihan Presiden PAS dan keluar mendirikan partai sendiri. Tidak hanya itu, stigma sebagai pengkhianat juga sering dialamatkan kepada AMANAH karena kesediaanya bekerjasama dengan DAP (Democratic Action Party) yang berhaluan sekuler dan sosialis.
          Visi dan Misi AMANAH menjadi sorotan. Sebagai partai islam, kebijakan politik AMANAH yang tidak secara langsung mendukung pelaksanaan hukum hudud dan RUU 355 tentang perluasan kekuasan Mahkamah Syariah menjadi hal yang dipertanyakan oleh publik Malaysia. Identitas “keislaman” AMANAH mulai diragukan.
         Ketidakmampuan tim public relation AMANAH dalam mentransformasikan kebijakan partai secara jelas kepada masyarakat awam terhadap dua issue diatas, semakin memperkuat stigma negatif untuk partai islam ini.

Harapan Baru untuk AMANAH

         Berbicara partai politik tentu tidak terlepas dengan kekuasaan. Dalam sebuah negara demokrasi suara dan dukungan masyarakat menjadi syarat utama dalam meraih kekuasaan. Sebagai partai baru yang lahir dari sebuah gerakan sosial, semestinya AMANAH harus mampu menjadi solusi atas permasalahan bangsa. Hadir sebagai partai baru yang mengusung konsep perubahan                  
        Sekalipun AMANAH adalah partai yang baru berusia satu tahun, keterlibatan pimpinan partai yang merupakan pemain lama dalam kancah politik menjadi pertaruhan bagi pimpinan AMANAH dalam rangka membangun good governance party. Publik Malaysia tidak mau menunggu lama untuk melihat hasil kerja politik AMANAH.
        Sebagai partai yang islamik modern, AMANAH harus tampil kepermukaan dengan berbagai konsep penyelesaian masalah bangsa versi AMANAH. AMANAH memiliki konsep ekonomi negara, konsep pengelolaan energi, konsep ketahanan pangan, konsep militer dan pertahanan nasional, serta konsep pendidikan dan budaya yang semua itu tertuang dalam sebuah “Kitab Platform Partai”. Sehingga jelas bagi masyarakat awam identitas dan jenis kelamin politik AMANAH.
      AMANAH harus meninggalkan cara-cara politik tradisional tanpa harus kehilangan basis dukungan loyalisnya. Sebagai partai islam tentu basis suara utamanya adalah dari kaum muslim. Semua kebijakan partai yang sensitif terhadap muslim harus diramu dan disampaikan secara tepat dan benar oleh semua elemen partai kepada masyarakat sehingga tidak merugikan partai. Seperti halnya kebijakan AMANAH terhadap hukum hudud dan RUU 355.
        PAS bukanlah musuh tapi mitra politik AMANAH. Menghabiskan energi melakukan perdebatan dan saling menyerang di media cetak maupun media sosial adalah hal yang tidak semestinya dilakukan. Menjalin komunikasi politik lintas partai adalah “wajid ‘ain” bagi semua partai politik. Dalam dunia politik tidak ada teman abadi dan musuh abadi, semuanya dapat berubah sesuai kepentingan.
       Menyediakan sebuah “fasiltas khusus” sebagai Rumah Aspirasi bagi publik Malaysia dalam menyampaikan kritik, ide, keluhan, dan harapan bagi AMANAH adalah sebuah jembatan penghubung antara AMANAH dengan masyarakat Malaysia.
         Malaysia dengan kemajemukan yang diakui secara konstitusional adalah negara besar yang tidak mungkin diurus oleh satu pihak saja. Pertarungan politik hanya terjadi pada saat PUR saja, namun saat pesta demokrasi telah selesai maka tinggal setiap partai politik bekerja sebagai bukti kepada masyarakat. Saling bekerjasama dan menyatukan semua potensi anak bangsa dalam membangun negeri.
Twitter Facebook

16.07 ,

canindonesia.com -(Banda Aceh)
         Dugaan tindakan kriminalisasi yang menimpa Sudarlan oleh oknum pegawai kanwil Kemenkumham Aceh memasuki tahapan baru. Kasus Sudarlan dipastikan dilanjutkan prosesnya menuju tahap Dua. perkembangan penyidikan kasus ini akan semakin membuat lembaga pembina hukum tertinggi di Aceh ini akan semakin dikecam publik. Pasalnya, Sudarlan akhirnya menceritakan kepada media ini apa yang dialaminya pasca  kasus pengeroyokan terhadap dirinya pada tanggal 12 Juli 2016 lalu.

            Bertempat di depan tokonya  sendiri, pasca pengeroyokan, Sudarlan  mengaku sempat didatangi oleh seseorang yang dia yakini kenal wajahnya, seorang oknum pegawai berseragam Kanwil Kemenkumham Aceh.
"Pada saat itu lelaki berseragam itu datang dan menyebutkan bahwa dirinya paham soal hukum, dan bisa utak-atik hukum jika ia mau".Lelaki itu sempat bersitegang dengan Sudarlan.

         Begitupun, seorang warga lainnya yang tidak ingin disebut namanya menyebutkan, seorang pegawai Kanwil Kemenkumham Aceh yang juga dikenalnya memberi nasehat disertai ancaman, "Sudahlah berdamai saja, daripada nanti Sudarlan masuk penjara, nanti bisa bahaya di dalam penjara." katanya sembari menyebutkan bahwa korban pelapor, MB,  adalah mantan kepala rumah tahanan di beberapa kota di Aceh dan memiliki banyak anak buahnya. 

          Sudarlan mengaku pasrah saja atas peristiwa yang menimpanya. Saat ini kasus nya sedang ditangani di Polresta Banda Aceh dan akan segera masuk ke tahapan kedua di kejaksaan negeri Banda Aceh. 
sementara itu kasus pengeroyokan oleh pegawai Kanwil Kemenkumham Aceh yang menimpa Sudarlan yang mengakibatkan dirinya terhalang bekerja selama tiga hari, hanya dijerat pasal 352 tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya tiga bulan penjara. (khd)


Twitter Facebook

10.00
Bupati Aceh Barat

canindonesia.com - (Jantho) - Pemecatan terhadap 28 orang keuchik di kecamatan Darul Imarah Aceh Besar yang dilakukan oleh Bupati Aceh Besar atas pernyataan sikap politik mereka yang ingin bergabung menjadi bagian kota Banda Aceh dinilai terlalu reaktif. Pasalnya pernyataan forum keuchik ini hanya berupa pernyataan politis, dan belum melakukan langkah-langkah praktis peralihan.
Demikian disampaikan oleh direktur JFA Law Firm, Kasibun Daulay, S.H. saat dihubungi melalui pesan singkat hari ini, Selasa (20/9/2016).

            Menurut Kasibun Daulay, ada mekanisme yang harus dipenuhi oleh pemerintah saat mengambil kebijakan penting seperti ini. "Ada latar belakang dan sejarah yang panjang yang menjadi dasar pernyataan sikap mereka yang harus dikaji dan dilakukan otokritik oleh pemerintah. Faktanya, pernyataan sikap ini tidak serta merta dapat direalisasikan. Ada qanun RTRW yang harus juga dikoreksi. Jadi tidak serta merta mengubah struktur pemerintahan di kecamatan dan gampong di wilayah Aceh Besar ini".
Menurutnya, pemecatan ini justru berimplikasi luas dan akan mengganggu kinerja pemerintah Aceh Besar.

"Proses demokratisasi melalui Pemilihan Keuchik Langsung (pilciksung) sudah dilakukan dengan menguras energi, dana dan emosi masyarakat. Pemerintah jangan terlalu mudah melakukan pemecatan meski dengan dalil qanun nomor 4 tahun 2009. Qanun itu bias dan sangat lemah. Pemecatan bisa menjadi blunder bagi pemerintah ." Kata Kasibun mengingatkan.

            Sebelumnya dikhabarkan, sebanyak 28 orang keuchik di kecamatan Darul Imarah melalui forum keuchik menyatakan sikap untuk bergabung dengan wilayah kota Banda Aceh. Pernyataan sikap ini mendapat reaksi keras dari pemerintah Aceh Besar. Bupati aceh Besar, Mukhlis Basyah, langsung mengadakan rapat koordinasi Muspida mendadak pada Sabtu (17 /9/2016) bertempat di salahsatu hotel di Aceh Besar. Bupati memerintahkan Kepala bagian Hukumnya untuk memproses pemecatan itu pada tanggal 19 September 2016 dan mengganti mereka dengan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja pemerintah Aceh Besar. (khd)




Twitter Facebook

15.49

canindonesia.com - (Riyadh)
Pasca pelarangan otoritas Iran terhadap jamaah haji Iran untuk melakukan haji tahun 2016, praktis tidak ada jamaah Iran yang mengikuti rangkaian ibadah terbesar umat Islam ini. Begitupun, penyelenggaraan haji tahun ini relatif aman. Hal ini terlihat dari rapi dan teraturnya sistem penyelenggaraan haji baik saat wukuf, mina, maupun saat pelemparan jumarah.
Hampir setiap tahun jamaah asal Iran melakukan kekacauan berskala kecil hingga besar, Tahun 2015 lalu Iran mengakui bahwa jamaahnya yang memicu terjadinya musibah Mina yang menewaskan 717 jamaah dan melukai 800 orang lainnya. Tahun 1979, jamaah Al Mahdi yang berafiliasi dengan Syiah Iran melakukan kudeta berdarah terhadap kota suci Mekah.

Setiap tahunnya, kerajaan Arab Saudi menanda tangani kontrak dengan lebih dari 70 negara untuk menjamin penyelenggaraan haji yang aman demi keselamatan jamaah. Namun Iran menolak memorandum of understanding dengan kerajaan Saudi meskipun Saudi sudah memberi toleransi dengan mengenyampingkan perselisihan dan hubungan diplomatik dengan Iran.

”Iran telah menuntut hak untuk mengatur demonstrasi (haji) dan memiliki hak istimewa yang akan menyebabkan kekacauan selama haji. Ini tidak bisa diterima,” kesal Menteri Luar Negeri Saudi, Adel Al-Jubeir, saat konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond dikutip Al Arabiya, senin (30/5/2016).

 ”Tahun ini, Iran menolak menandatangani memorandum tersebut," lanjut dia, dengan alasan bahwa Riyadh telah setuju untuk memfasilitasi pengaturan perjalanan peziarah Iran meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik.

Hubungan Saudi dan Iran semakin memanas saat mereka berseberangan dalam isue Suriah dimana Iran yang awalnya membantah terlibat dalam perang Suriah ternyata terlibat aktif mencampuri urusan negeri itu. Saudi yang pada rezim raja Abdullah mendukung kudeta syiah di Yaman dan dukungan diam-diamnya di Suriah kini dibawah kekuasaannraja Salman berbalik menentang dan memihak pemberontak Yaman dan pemberontak Suriah.
Twitter Facebook

23.52 ,

canindonesia.com - (Sabang)

       Tim  pemenangan  pasangan calon walikota Sabang, Zulkifli-Zuanda mulai mewaspadai adanya intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu selama satu bulan terakhir. Intimidasi yang dialami tim pemanangan pasangan ini berupa ancaman lisan, sms gelap, dan rumah digedor pada malam hari. kondisi ini menjadi teror yang menjadi momok menakutkan bagi masyarakat.

Demikian disampaikan salah seorang relawan, yang tidak mau disebut namanya kepada CAN Indonesia di Balohan, Sabang, sore tadi  (29/8/2016).

"Kami mengalami tindakan intimidasi yang sistematis lebih dari sepuluh kali dengan beragam cara dan peristiwa. Korban teror biasanya mereka yang dianggap vokal dan loyal kepada calon walikota Sabang, Zulkifli_Zuanda." sebut mereka.

"Beberapa waktu terakhir ada oknum tertentu datang ke rumah tim sukses kami saat tengah malam lalu menggedor rumah-rumah mereka sehingga membuat tidak nyaman dan korban serta warga sekitar merasa takut" ungkap mereka menambahkan.

       Menurut informasi yang diperoleh, bukan hanya digedor, tapi siangnya tim sukses lainnya didatangi lalu diancam secara verbal. Ada juga ancaman melalui pesan singkat. Namun demikian mereka belum berkeinginan melaporkan ancaman teror ini ke polisi. "kami berharap ini tidak terjadi lagi" harap mereka.

      Zulkifli Adam, yang saat ini masih menjabat walikota Sabang bersama pasangannya Zuanda menanggapi hati-hati informasi ini. Mereka mengakui bahwa tim sukses mereka baik-baik saja. Namun mereka berharap agar pihak kepolisian melakukan langkah-langkah pengamanan agar Sabang tetap aman selama pilkada ini. 

.
CANINDONESIA © 2015. All Rights Reserved.
Powered by Blogger

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget